Jakarta| Media Oposisi- Mindset pajak sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia terus bercokol di benak pemerintah. Pajak masih dipandang solusi untuk perekonomian Indonesia
Peningkatan penerimaan pajak menjadi salah satu solusi bila ingin menahan laju utang yang semakin besar, sementara belanja negara tetap jalan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal itu dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017). Upaya tersebut, kata Sri Mulyani sudah dimulai dengan melakukan reformasi pajak untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak.
Utang terjadi karena postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang defisit. Batas defisit dalam APBN diatur sesuai Undang-undang (UU) agar tidak melewati batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kalau ingin belanja lebih banyak maka pemerintah harus mampu kumpulkan pajak lebih banyak bukan lebarkan defisit," jelasnya.
Akan tetapi dalam kondisi sekarang, penerimaan pajak belum bisa digenjot lebih tinggi. Meskipun sudah adanya program pengampunan pajak atau tax amnesty sejak pertengahan tahun lalu. Pemerintah berkeinginan kuat untuk reformasi pajak guna mendorong pemasukan negara melalui pajak.
Kecemasan terhadap berkurangnya pajak dirasakan pula oleh Sri Mulyani. Pertumbuhan pajak yang tadinya diharapkan bisa mencapai 16% pada tahun ini tidak bisa terealisasi. Melihat hasil sampai Mei 2017, Sri Mulyani mengakui ia akan terus mendorong peningaktan pemasukan melalui pajak .
"Kami terus perbaiki dengan tax reform ini paling esensial agar negara bisa belanja kebutuhan mendesak dan penting tapi enggak membahayakan fiskal kita," imbuhnya.
Pajak adalah elemen penting dalam sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di berbagai negara, kta ketahu bersama bahwa ekonomi Indonesia pasca reformasi semakin menuju ke arah neokapitalisme yang tidak berpihak kepada rakyat.
Berbeda dari pemerintah,kalangan pengamat menilai Joko Widodo yang bertanggung jawab besar terhadap masalah ekonomi di Indonesia“Siapa yang memukul daya beli masyarakat? Jokowi sendiri. Presiden dengan tanpa ragu ragu dan penuh keberanian menaikkan harga bahan bakar minyak tepat di awal pemerintahanya,”kata analis ekonomi, Salamuddin Daeng, di Jakarta, Minggu (16/7).
“Kalau mau keadaan membaik cobalah bersikap jujur,” imbuh Salamuddin. [MO]
