Oleh: Abdurrahman Lubis
Semua orang hari ini bereuporia "Pancasila harga mati", NKRI "harga mati", seolah mereka sudah pasti "Pancasilais" dan "NKRI-is", dan orang yang tak berteriak seakan "a-Pancasilais, a-NKRI-is".
Semestinya setiap sesuatu ada ukurannya, قد جعل الله لكل شيء قدرا
sungguh Allah menjadikan segala sesuatu itu terukur. (QS ath tholaq).
Seharusnya, mereka yg mengklaim, di uji atau dibuktikan dulu secara hukum, administratif dan fisik, sejauh mana kadar ke-Pancasilaannya dan sekaligus ke-NKRI-annya.
Mungkin lembaga pengadilan bisa digunakan, atau kalau lewat seleksi masyarakat (dilihat dari keimanannya, ibadahnya, atau lewat tarpadnas (penataran kewaspadaan nasional) dan lemhanas (lembaga pertahanan nasional). Jadi pernyataan2 atau klaim seperti yg dilakukan sementara tokoh (Said Aqil Shirat dgn NU-nya), Tito Karnavian (dgn Kapolrinya), Syafii Ma'arif (dgn Muhammadiyahnya), Jokowi (dengan lembaga kepresinannya), juga setiap tokoh masyarakat yg formal naupun nonformal, yg doyan membuat klaim serupa, agar dapat dibuktikan.
Setelah ada keputusan /sertifikasi barulah diterima pernyataan/klaimnya sebagai suatu kebenaran. Kalau tg terjadi sekarang kan main "sikat" dan "hukum rimba" "siapa" tak senang "siapa", boleh langsung "menerkam". Ke sanya, negeri kita mau jadi apa ? Contohnya Muhammadiyah yg lebih dulu lahir -bahkan ikut membidani NKRI, kini diisukan mau dibubarkan. Artinya, anak kandung durhaka kepada orang tua yg melahirkannya.
Ini sangat tidak sesuai dengan "National and character building" alias pembangunan manusia seutuhnya alias penciptaan akhlak bangsa. Jadi, yg terjadi adalah politik kesempatan, tarik ulur hukum, dan klaim atau pads wujud nyatanya tak lebih dari "maling teriak maling". Malingnya berteriak, yang diteriakin babak belur digimbal/dikeroyok massa. Aduhai....
Kapan kita bangkit menjadi bangsa yg dewasa dan punya harga diri ?
