Pengamat: Tolak Minta Maaf Soal Aliran Dana ke Amien Rais, KPK jadi Petugas Partai Penguasa
Opini Bangsa - Dorongan agar KPK meminta maaf kepada Amien Rais, belum mendapat respon yang jelas. Terkait hal itu pengamat politik Muslim Arbi mengingatkan, bahwa jika KPK menolak meminta maaf atas tudingan aliran dana korupsi alat kesehatan ke Amien Rais, tidak salah jika dikatakan KPK telah menjadi petugas partai penguasa.
"Majelis hakim kasus Siti Fadilah Supari menyatakan aliran dana ke Amien tidak relevan dengan kasus Alkes, tetapi KPK masih bersikeras adanya aliran dana ke Amien Rais. Itu artinya KPK menjadi petugas partai penguasa untuk menggebuk Amien Rais," kata Muslim Arbi kepada intelijen (20/06).
Muslim pun menduga, KPK telah diperalat pihak penguasa untuk menghabisi lawan politik. "KPK mencoba menutupi fakta lainnya dalam persidangan kasus alkes. Diduga kuat, KPK diperalat pihak penguasa untuk menghabisi lawan politik," kata Muslim.
Dugaan korupsi pajak adik ipar Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, kata Muslim, bisa memberikan gambaran posisi KPK saat ini.
"Sampai sekarang kasusnya tidak jelas. Yang dibutuhkan masyarakat terhadap kasus di KPK itu keadilan, dan KPK ini jadi alat penguasa untuk menggebuk lawan politik," papar Muslim.
Selain kasus ipar Jokowi, Muslim menyebut kasus Ketua DPR Setya Novanto dalam persidangan korupsi e-KTP. "Publik menyakini, Setya Novanto itu bisa jadi tersangka, tetapi karena jaringan di Istana cukup kuat, Ketua DPR itu belum jadi tersangka," pungkas Muslim.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, penyebutan nama mantan Ketua MPR terkait dugaan aliran dana alkes merupakan fakta persidangan yang tidak bisa dibantah.
"Yang disampaikan di dalam persidangan itu adalah fakta persidangan. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Kalau itu sudah ada dokumen dalam persidangan, bukan pada forumnya kan (berbicara di forum lain, red)," kata Laode M Syarif (19/06). [opinibangsa.id / ito]
