Bakal Kalah pada Pilpres 2019, Elektabilitas PDIP dan Jokowi Makin Terpuruk
Opini Bangsa - Pemilihan Presiden (Pilpres) akan dihelat pada 2019 mendatang. Berbagai kalangan menilai, Presiden Joko Wido (Jokowi) akan kembali mencalonkan diri. Namun, tak sedikit yang menilai, langkah Jokowi di Pilpres akan terhenti akibat semakin menurunnya elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hasil survei Center Strategic International Studies (CSIS) pada September 2016 lalu, menunjukkan, elektabilitas PDIP dan Golkar menyatakan dukungan ke Jokowi naik cukup signifikan.
PDIP tahun lalu tingkat elektabilitas 32,0%, sekarang naik menjadi 34,6%. Begitu juga dengan Golkar, tahun lalu tingkat elektabilitas partai 11,4%, menjadi 14,1%.
Sementara, SMRC baru-baru ini merilis hasil survei bertajuk ‘Kondisi Politik Nasional Pasca-Pilgub DKI Jakarta. PDIP diprediksi memenangi Pemilu 2019 dengan elektabilitas 21,7 persen. Gerindra menempati urutan kedua dengan 9,3 persen lalu disusul oleh Golkar 9 persen.
Terkait hal itu, Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, menilai, angka elektabilitas PDIP versi SMRC (21,7 persen) jauh lebih rendah angka versi CSIS (34,6 persen). Hal itu, kata dia, dapat dimaknakan adanya penurunan elektabilitas PDIP Pasca Pilkada DKI. "Tentunya merosot jauh lebih rendah. Elektabilitas Jokowi menurun drastis," katanya di Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986, itu mengungkapkan, salah satu dari sejumlah faktor sangat mungkin membuat Jokowi gagal Pilpres 2019 mendatang yaitu menurunnya elektabilitas PDIP.
"PDIP adalah pengusung dan pendukung utama Jokowi meraih jabatan Presiden. Meskipun Golkar secara resmi sudah mendukung Jokowi Pilpres 2019, namun tetap saja PDIP sebagai penentu," terang dia.
Ia menjelaskan, dalam menarik kesimpulan kerangka berpikir SMRC ini tentu miskin metodologis. Karena, kata dia, peristiwa politik Pilkada level suatu Provinsi dianggap berpengaruh terhadap elektabilitas PDIP level nasional.
Seharusnya, lanjut dia, peristiwa-peristiwa level nasional dijadikan variabel bebas terhadap variabel bergantung elektabilitas PDIP. Seberapa besar dan banyak Pilkada tingkat nasional PDIP gagal menyebabkan turunnya elektabilitas PDIP.
Kekalahan
Ia menerangkan, harus ada kajian perbandingan kondisi elektabilitas PDIP sebelum dan sesudah beruntunnya kekalahan PDIP pada berbagai Pilkada secara nasional. Termasuk kekalahan Pilkada DKI.
"Jika elektabilitas PDIP tetap tidak merosot, bagaimana menjelaskan PDIP mengalami sejumlah kekalahan, termasuk di Banten dan DKI?," terang dia. Dirinya sekaligus percaya, belakangan ini sesungguhnya elektabilitas PDIP kian merosot. Hal ini bisa dibuktikan dengan kegagalan PDIP mempertahankan sejumlah kekuasaan lokal/daerah melalui Pilkada serentak 25 Februari 2017.
"PDIP alami kekalahan pahit dan bertubi-tubi pd Pilkada serentak dimaksud. Bahkan, ada isu di medsos, Megawati ingin mengundurkan diri dari PDIP pasca kekalahan tersebut," ujar Muchtar.
Untuk diketahui, pada Pilkada serentak, terdapat 101 titik melakukan pilkada. Tak sedikit kader diusung PDIP beserta koalisi politik harus mengalami kekalahan pahit. Dari tujuh pemilihan gubernur (Pilgub) misalnya, ada tiga provinsi PDIP mengalami kekalahan, yakni Provinsi Bangka Belitung, Gorontalo, dan Banten.
Menurut Muchtar, hal tersebut membuktikan, PDIP sebagai parpol penguasa tak mampu dan gagal menguasai peta perpolitikan Indonesia. "Data di atas menunjukkan PDIP berada pada peringkat 4 atau sama dengan Demokrat, dan bahkan kalah sama Nasdem," tuturnya,
Menampik
Sementara itu, atas adanya pandangan keterpurukan PDIP, hal itu ditepis oleh Wasekjen PDIP, Achmad Basarah. Kekalahan yang dialami PDIP menurut dia, karena adanya isu yang dimainkan.
"Siapa yang terpuruk. Enggak lah. Kan di DKI ini ada NasDem, Hanura, ada Golkar, nyusul PKB dan PPP. Tanyain yang lain juga dong. Terpuruk tidak," katanya di Jakarta.
Dia mengungkapkan di sejumlah daerah besar, bendera PDIP berkibar dengan meraih kemenangan. Daerah itu seperti di Sulawesi Barat, Papua Barat dan juga Aceh.
"Di posisi pilkada kemarin, kita menang di tiga tempat. Di kabupaten/kota lain kita juga menang," kata pria yang duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI ini. [opinibangsa.id / htc]
