Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan biaya politik yang masih tinggi dalam perhelatan Pemilu di Indonesia, membuat perilaku korupsi tumbuh subur setelah mereka berkuasa.
"Ketika dia sudah berkuasa, orang akan berusaha mendapatkan uangnya kembali. Melihat kasus korupsi yang ada, pasti selalu berkaitan dengan partai politiknya," kata Titik dalam diskusi 'Memangkas Ongkos Politik dengan Kekuatan Data' di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Menurut Titik, para calon yang memang sejak mendaftarkan diri ke partai politik sudah harus mengeluarkan uang yang cukup besar hingga proses perhitungan suara, dapat dikatakan mereka tengah menanam uang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
"Jadi mereka menanam uang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mereka melakukan korupsi kebijakan dan main proyek di kekuasaan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Titik menjelaskan, ongkos politik yang tinggi bagi para calon maupun partai ini, lantaran proses rekruitmen yang dilakukan tak berjalan maksimal. Selain itu, lanjutnya, para peserta Pemilu tidak memiliki data yang akurat mengenai daerah pemilihan di Indonesia.
"Ini memang gagalnya rekutmen yang dilakukan parpol. Rekrutmen instan, karena banyak kandidat mengeluarkan uang untuk menang, sistem politik mahal, sitem pemilu mahal," tukasnya.
