Oleh: Betha Vanglos
Mediaoposisi.com-Penggelontaran dana sebesar 2000 triliun dari China membuka tabir bahwa naiknya harga tiket pesawat ada campur tangan negara lain dalam dwi fungsi pemerintahan Joko Widodo.
Perencanaan pembangunan 500 bandara yang genjot sejak 2016 menjadi titik tolak bantuan dana ini akan diarahkan kemana. Dilansir dari Chinadaily, Rabu (18/5/2016), menurut keterangan dari parlemen China, pada 2020 nanti, China bakal membangun 500 bandara di sejumlah titik, termasuk area pertanian hingga hutan.
Selain membangun bandara, pemerintah juga berencana menambah jumlah pesawat, termasuk helikopter dan jet pribadi menjadi lebih dari 5.000 pada 2020.
Sementara, China juga akan mengoperasikan pesawat dengan ketinggian rendah untuk penggunaan masyarakat sipil, riset dan sektor manufaktur.
Keterikatan China dengan Indonesia memang tidak diragukan lagi, berbagai kunjungan kerja dan pertemuan rahasia yang dilakukan diam-diam oleh orang-orang sekitar Jokowi.
Bahkan pada pertengahan April 2016, Jokowi secara terang-terangan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Partai Komunis China. Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Seskab Pramono Anung dan Wamenlu AM Fatchir.
"Yang berikutnya, berbicara tentang kerjasama ekonomi. Pemerintah China dan Indonesia sepakat untuk meneruskan kerjasama, tidak hanya yang sudah berjalan yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung tapi juga kerjasama-kerjasama lainnya di bidang natural resources, energi, dan di bidang-bidang infrastruktur lainnya," Pramono Anung
Sejak terpilih jadi presiden ketujuh Indonesia, 2014 silam, Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Pada tahun pertamanya, Jokowi langsung menaikkan porsi anggaran infrastruktur menjadi 14,64 persen dari APBN
Kita tau bersama bahwa tidak ada kesepakan tanpa maksud tertentu. Sejak tabir polemik naiknya harga terbuka setidaknya ada permainan dwi fungsi di dalam Pemerintahan Jokowi
Pada tahun 2019 yang pertama kali keluar dari mulut Presiden dalam menanggapi pesoalan mahalnya harga tiket adalah mengundang 28 maskpai pesawat asal China
Maskapai asing yang dianggap sebagai salah satu cara, agar harga tiket pesawat domestik turun seperti semula. Undangan tersebut pun spontan disambut antusias oleh 28 perusahaan maskapai Cina.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, bahkan memberikan apresiasi atas usulan Jokowi tersebut sebagai ide yang bagus. “Ya, ide Pak Presiden bagus sekali, kita akan mempelajari. Insya Allah itu bisa dilaksanakan. Tentunya memperhatikan asas cabotage,”
Hal ini lalu dinilai keliruh oleh beberapa pengamat penerbangan."Jika Pemerintah tidak puas atau kecewa terhadap kondisi transportasi udara saat ini, seharusnya langkah yang diambil adalah introspeksi dan berbenah ke dalam perusahaan, bukan mengundang pihak luar untuk masuk," kata pengamat penerbangan Alvin Lie di Jakarta, Kamis (5/6/2019)
Wacana mengundang pemain asing dalam industri penerbangan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun tentang Penerbangan dan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal.
Selanjutnya, sesuai azas cabotage dan UU No. 1 Tahun 2009, kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak dalam bisnis Angkutan Udara, maksimum kepemilikan 49 persen.
"Jadi...tidak ada satu negara pun di dunia yg mengijinkan maskapai milik asing untuk melayani rute domestik negaranya," Tegas Alvin
Alvin yang juga Komisioner Ombudsman RI Bidang Transportasi ini menggambarkan, jika pasar transportasi udara Indonesia menguntungkan dan atraktif, maka dalam sepuluh tahun terakhir sudah masuk banyak pemain baru dengan pola seperti Indonesia Air Asia. Namun, faktanya tidak ada pendatang baru sedangkan pemain lama berguguran.
"Hanya tersisa Garuda Group, Lion Group dan Indonesia Air Asia utk pelayanan rute nasional," ujarnya.
Dengan strategi bisnisnya, Indonesia Air Asia nyaris tidak pernah laba di Indonesia. Semua laba ditarik ke Malaysia yang tarif pajaknya jauh lebih rendah daripada Indonesia.
"Sebagai konsekuensinya Indonesia Air Asia nyaris tidak membayar pajak penghasilan di Indonesia tahun 2018, karena merugi sekitar Rp 998 miliar," ujarnya
Rangkaian peristiwa belakangan ini, tidak terlepas dari intrik yang terjadi di sekitar pembantu Presiden. Jika diperhatikan, intrik itu sebenarnya sudah dimulai sejak terpilihnya jadi Presiden
Amerika dan Penjualan Bandara
Penjajakan Amerika terhadap Indonesia dibidang Ekonomi memang juga sudah dibilang cukup lama namun kekuatan ini mulai melemah sejak China bermain mata dengannya
Setidaknya Amerika juga berubaya menguasai berbagai bandara untuk menguasai distrubusi barang dan logistik untuk mengamankan jalur berdagangan
Pertemuan Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Joseph R Donovan sore ini untuk membicarakan beberapa kerjasama bisnis. Salah satunya di bidang transportasi udara.
Selain itu, Menhub juga berencana menawarkan ke AS untuk bekerja sama dalam pengoperasian sejumlah bandara di Indonesia.
Di antaranya Bandara Kualanamu di Medan, Sumatera Utara dan Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hal ini agar memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan penataan yang baik.
"Rencananya kita melepas sekian persen saham, pasti minoritas, investor akan memasukkan uang ke dalam perusahaan dan uang tersebut akan menjadi investasi untuk mengembangkan Kuala Namu dan Sepinggan," ungkapnya di Kantor Kemenhub, Selasa (17/1/2017).
Menurut Menhub, pemilihan kedua bandara tersebut dilakukan setelah melakukan diskusi dengan Kementerian BUMN. Dari hasil diskusi menurut Menhub itu merupakan bandara yang terbaik setelah Bali dan Jakarta.
"Hasilnya setelah diskusi dengan BUMN, ini adalah bandara terbaik setelah Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Dengan keragaman industri aviasi di bandara itu akan meningkatkan kompetitif negara secara utuh," jelasnya.
Selandia Baru Berupaya Membeli Bandara Lombok dan Kualanamu
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menawarkan pengelolaan Bandara Internasional Lombok dan Bandara Internasional Kualanamu kepada pemerintah Selandia Baru.
"Sebagian dari agenda kita akan mengarah ke situ, salah satunya adanya terkait keterlibatan swasta nasional atau asing dalam pengelolaan bandara," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dalam konferensi pers lokalarya yang bertajuk "Smart Airport" di Jakarta, Rabu.
Agus mengatakan Bandara Lombok ditawarkan karena lokasi cukup dekat dengan Selandia Baru dinilai potensial karena didukung dengan sektor pariwisata di mana banyak dilalui wisatawan.
Sementara itu, lanjut dia, untuk Bandara Kualanamu yaitu karena merupakan bandara komersial yang sudah membukukan keuntungan.
"Kami menawarkan barangkali sharing investment experience untuk bisa mengambangkan bandara di Lombok dan di Medan," ujarnya.
Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matheson menyampaikan terima kasih atas adanya penawaran tersebut, namun pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu karena penerbangan langsung Indonesia-Selandia Baru pun belum ada.
"Kami berterima kasih atau kesempatan yang diberikan, kami sangat tertarik untuk mengintegrasikan Bandara Lombok, namun kita akan melihat dulu konektivitas antara Selandia Baru dan Lombok".
Dalam kesempatan sama, Komisioner Perdagangan Keduataan Besar Selandia Baru di Indonesia Tim Aderson mengatakan bandara-bandara yang akan ditawarkan harus bersifat komersial terlebih dahulu.
"Agak sulit prosesnya karena harus diatur dalam UU komersial, jadi bandara itu harus kuat dahulu secara komersial baru mengajak para investor," katanya.
Apabila hal itu sudah terwujud, Tim mengatakan pihaknya bisa untuk bekerja sama dalam pengelolaan dan pengembangan bandara.
Kenaikan harga tiket tidaklah terjadi sendirinya. Permainan ini sudah dimulai sejak lama dan memilik erat dengan daftar sejumlah kerlibatan berbagai negara. Berbagai kepentingan juga disuguhkan oleh pernyataan-pernyataan pemerintah didalamnya.
Pernyataan yang dikeluarkan pemerintah dari awal tidak pernah memihak rakyat sedikit pun. Rezim neolib hanya berpindah dari tuan asing yang satu ke asing lainnya.
Yang pikirkan hanyalah keuntungan pribadi ketika proyek-proyek bisa berjalan dengan dengan rencana dan kepentingan mereka. Ini semakin membuktikan negara kapitalisme pasti mengutaman para pemilik modal.[MO/ad]
