 |
| Gambar: Ilustrasi |
Oleh: Siti Sahara
(Opinion Maker Konawe)
Mediaoposisi.com-Memasuki era baru pemilihan Capres dan Cawapres, tentulah saling mempromosikan diri terhadap program dan janji-janji yang dibawa oleh masing-masing kandidat. Sebut saja kubu petahana yang merupakan salah satu kandidat Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Program Kartu Lagi
Dalam orasinya, Jokowi kembali mempromosikan tiga kartu. "Kartu Sakti" yang menjadi program utamanya kepada masyarakat. Di kota Banten misalnya, ia memperkenalkan tiga kartu sakti yang menjadi salah satu programnya, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako. "Saya ingin memperkenalkan tiga Kartu," kata Jokowi saat memberikan orasi di atas panggung (CNBC Indonesia News, 25/3/2019).
Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang akan diluaskan cakupannya. Saat dikeluarkannya kartu KIP sebelumnya, cakupannya hanya pada program menyekolahkan anak-anak di keluarga tidak mampu pada batas jenjang SD hingga SMA saja. Namun kali ini, program KIP akan diperluas hingga Perguruan Tinggi.
Kartu Pra-Kerja adalah kartu yang akan diberikan kepada anak-anak yang telah lulus sekolah tingkat SMK sederajat yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan kartu ini, mereka akan mendapatkan latihan dan bekal sebelum mereka betul-betul bekerja, dan akan diberikan intensif honor.
Adapun Kartu Sembako Murah adalah kartu yang digunakan untuk mempermudah kebutuhan ibu rumah tangga dalam mendapatkan sembako dengan harga terjangkau.
Dengan adanya wacana program kartu ini, Kementerian teknis langsung merespon tiga kartu sakti yang dijanjikan Jokowi. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemsos, Andi ZA Dulung, mengatakan bahwa, saat ini sedang mematangkan rencana Jokowi tersebut. "Untuk Kartu Sembako Murah sedang kita matangkan," katanya (Kontan.co.id, 25/2/2019).
Menurutnya, kartu ini akan menyempurnakan kartu yang sudah ada saat ini yang dikelola Kemsos. Tapi sayangnya, Andi belum menerangkan berapa anggaran yang dipersiapkan untuk hal ini.
Lebih Optimal?
Pada pemilihan Capres di luar negeri sana, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, tahun 2008 dan 2012, sekitar 533 janji kampanye yang dibuat oleh Barack Obama. Salah satunya ialah kebijakan yang disebut Obamacare. Namun sayang, kebijakan itu dianggap gagal dikarenakan terlalu membebani anggaran AS dan juga dikatakan tidak tepat sasaran.
Dalam konteks tersebut, kasus ini pun digunakan sebagai penilaian program di banyak negara salah satunya Indonesia, BPJS misalnya. Dan masih banyak program sosial lainnya yang ada pada masa Presiden Jokowi yang dianggap membutuhkan evaluasi secara komprehensif.
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tujuan Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan tiga kartu sakti yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Sebab, selama ini program penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah hanya menggunakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai. Sehingga adanya program baru ini akan lebih dioptimalkan pemerintah.
Sebelum itu pula (dilansir dari Detik.com, 27/2/2019), juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandi (kandidat capres nomor urut 02), Nizar Zahro mengatakan bahwa Tiga kartu sakti yang akan dikeluarkan oleh Joko Widodo merupakan duplikasi atau pembaharuan label dari Bidik Misi, Raskin, dan Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Mengurangi Kisruh
Jika melihat kebijakan yang dijanjikan oleh masing-masing kandidat calon pemimpin, sangatlah menggembirakan. Diharapkan, dinantikan, dan menjadi acuan saat pemilihan. Namun, ada beberapa hal yang perlu dicermati lebih dalam.
Pertama, untuk mewujudkan satu program yang besar, pasti diperlukan kesiapan yang besar dan dana yang banyak. Jikalau tidak mencukupi, pastinya akan berujung pada ULN (hutang luar negeri). Sebagai contoh, dalam pembangunan infrastruktur negara, Indonesia banyak mengambil ULN.
Jika dilihat dari data yang ada, Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru mengenai hutang Indonesia yang mencapai US$ 360.7 Miliar atau setara dengan Rp.5.420 Triliun (US$ 1=15.000). Angka ini meningkat sekitar US$ 17,56 miliar atau Rp.263.4 triliun dibandingkan periode tahun sebelumnya (Hendarnu Purnomo - CNBC Indonesia, 16/10/2018).
Kedua, menanggapi kebijakan Kartu Pra-Kerja, kita dapat melihat bahwa dengan adanya program tersebut membuat anak-anak bangsa merasa termanjakan oleh program tersebut, dimana ia tidak bisa melakukan prestasi tanpa usaha sendiri. Ditambah lagi dengan pengadaan insentif honor, mereka akan berpikir bahwa sangat mudah mendapat gaji tanpa usaha dan tak perlu lagi yang namanya bekerja.
Ketiga, masih berkaitan dengan pengadaan Kartu Pra-Kerja, tujuan pemerintah ialah melatih anak-anak yang baru lulus sekolah sebelum mereka mendapat pekerjaan dan berjanji akan dibukakan lapangan kerja. Sedangkan jika kita melihat, di Indonesia dan daerah mana pun, banyak perusahaan dan tambang-tambang yang diisi oleh tenaga kerja asing dan bukan warga negara lokal.
Dijelaskan oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Maruli Apul Hasoloan, jumlah TKA sampai akhir 2018 lalu mencapai 95.335 orang. Angka ini meningkat 10.88 persen dibanding sepanjang tahun 2017 lalu yang mencapai 85.974 orang dan TKA terbesar yang masuk ke Indonesia adalah TKA asal China, dikarenakan China adalah negara ke-3 sebagai investor terbesar bagi Indonesia. Pastinya, makin berjalannya waktu, TKA akan semakin padat dan, bukan tak mungkin, tak ada lagi tempat buat anak bangsa.
Islam Memandang
Islam sangat detil dalam penjelasan mengenai kehidupan bernegara, contohnya dalam sistem pendidikan.
Berdasarkan kacamata syariat, negaralah yang bertanggung jawab untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan. Bukan hanya persoalan kurikulum, akreditasi sekolah, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh semua rakyat secara menyeluruh dan mudah.
Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda, "Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya." (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang tidak mampu namun memiliki kemampuan bekerja. Sedangkan bagi rakyat yang tidak mampu, tidak bisa bekerja, dan tidak mempunyai kemampuan bekerja misalnya sakit/lansia, maka kewajiban nafkah itu dibebankan kepada para kerabatnya dan ahli warisnya (lihat TQS. Al-Baqarah: 233).
Jika rakyat yang tidak mampu, tidak dapat bekerja, dan tidak memiliki kerabat dan ahli waris, maka penafkahan tersebut akan beralih kepada Baitul Mal (Negara). Negara dapat memberikan nafkah baitul mal yang berasal dari harta zakat yang merupakan kewajiban syariat dan diambil negara dari orang-orang kaya (lihat QS. At-Taubat: 103).
Dalam bidang kesehatan, negara menanggung semua fasilitas serta tenaga kerja medis yang sangat bagus dan canggih. Telah banyak tercatat dalam sejarah Islam terkait kejayaan dalam dunia medis. Seperti contohnya pada awal kejayaan Islam, tepatnya di era kekuasaan Harun Ar-Rasyid (786M-809M), telah dibangun RS Baghdad. Kemudian, RS Bimaristan oleh Nuruddin di abad XI M. Sampai abad XIII, telah tersebar rumah sakit-rumah sakit di sepanjang Jazirah Arab hingga ke Cordoba, Spanyol.
Pada akhirnya, hanya Islam Kaffah-lah yang dapat mengatasi segala persoalan rakyat saat ini. Sebab dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta’ala telah menjamin hidup setiap manusia yang berada di jalannya dan tidak pernah zalim pada selain Islam selama ia termasuk ahlu zimmah. Wallahu a’lam bisshawab. [MO/ms]
