Oleh : Restiana
(Komunitas Mahasiswa Jambi Menulis)
Mediaoposisi.com-Demokrasi sampai sekarang masih menjadi topik dan sangat digemari. Karena dalam prinsip demokrasi merupakan sistem yang konstruktif dan mampu menjadikan keberbedaan suku, beragama dan berfikir ke arah yang sama.
Namun faktanya, lain istilah lain cara mempraktikkan, praktik demokrasi yang sebenarnya belum dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Banyak para elite politik maupun pejabat yang menjanjikan masyarakat dipimpin secara demokratis namun pada realisasinya demokrasi hanya milik kalangan elite politik yang dirinya dekat dengan yang memimpin.
Sudah jadi rahasia umum, bahwa hukum saat ini nampak secara gamblang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Bukan ditegakkan atas nama keadilan.
“Bapak ibu mau, memilih yang di dukung oleh organisasi-organisasi yang itu? Mau? Mau? Mau? Saya enggak nyebut, tetapi sudah tau sendiri kan?” Kata Jokowi dalam acara yang dihadiri para pengusaha di Istora Senayan pada Kamis (21/3)
Secara prinsip, praktik politik adu domba adalah memecah belah dengan saling membenturkan (mengadu domba) kelompok besar yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan. Tujuannya adalah agar kekuatan tersebut terpecah belah menjadi kelompok kecil yang tak berdaya.
Siapa saja bisa dijadikan domba aduan, dari warga masyarakat biasa sampai warga kelas atas bisa jadi objek sasaran empuk. “Jokowi berkali-kali menekankan agar para pendukungnya berperan dalam menekan angka golput dalam pemilu mendatang
Jokowi juga meminta pendukungnya agar tidak takut terhadap hasutan atau teror yang diterima dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan telah meminta TNI dan Polri mengamankan jalannya pesta demokrasi
Di tengah masyarakat kita dewasa ini, di tengah era informasi yang sangat liberal, praktik adu domba itu menjadi tontonan sehari-hari. Dalam politik adu domba, konflik sengaja diciptakan.
Kita secara vulgar disuguhi berita-berita tentang perseteruan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan, saling tuding, saling caci-maki, saling sikut dengan intrik-intrik politik yang sangat kasar dan kejam.
“Joko Widodo (Jokowi) melakukan adu domba dengan menyebut organisasi berbahaya mendukung Prabowo Subianto. Ia terlihat panik dengan menyebut ada organisasi tertentu mendukung Prabowo,” ungkap Muslim Arbi, Sabtu (23/3/2019)
Presiden Jokowi sekaligus Capres nomor urut 01 saat berpidato di Jogyakarta pada Sabtu, 23 Maret 2019, meluapkan emosinya dan marah-marah
“Saya sebetulnya sudah diam 4,5 tahun. Difitnah-fitnah saya diam, dihujat saya diam, dijelekin saya juga diam, dicela, direndahkan saya juga diam. Dihujat, dihina saya diam. Tapi hari ini di Yogya saya sampaikan saya akan lawan, “Tegas Jokowi.
Pernyataan Jokowi di dalam pidatonya di Jogja tersebut, tidak lain tidak bukan merupakan curhat. Lebih tepatnya Pemimpin yang curhat dengan rakyatnya.
Lantas jika seorang Pemimpin curhat kepada rakyatnya, lalu kemanakah rakyat harus curhat setiap permasalahan yang ada di negeri ini?
Demokrasi berbeda dengan Islam
Secara prinsip, Demokrasi berbeda dengan Islam. Prinsip demokrasi adalah suara terbanyak menang. Adapun prinsip Islam, kebenaranlah yang benar, yakni yang berasal dari Qur’an dan Sunnah.
Islam memandang Politik
Islam tidak memisahkan antara politik dan agama, karena Islam sebagai agama membutuhkan negara tersendiri. Islam itu mengajarkan tidak ada pemisahan antara kehidupan agama dengan politik.
Agama itu menjadi pondasi, sedangkan Politik adalah pelindung. Keduanya saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Agama tidak bisa dilindungi bila tak ada politik. Dan sebaliknya, Politik tanpa agama tidak akan beretika, tidak akan beradab, tidak akan berbudaya.
Jika rezim saat ini berkomentar bahwa pemisahan tersebut untuk menghindari gesekan antar umat itu salah besar. Justru yang menghindari gesekan antar umat beragama itu karena hadirnya ajaran agama.
Islam mengajarkan toleransi, Islam mengajarkan adil, perbedaan suku, bahasa, perbedaan agama tidak boleh membuat kita curang dan zalim kepada orang lain.
Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat, sebagai Problem Solver bukan menjadi sumber konflik. Sangat lucu kalau dikatakan agama hadir dalam politik membuat gesekan.
Kalau penguasa menakut-nakuti rakyat, dengan seolah-olah akan menjadi gesekan dengan membawa agama dalam politik, berarti para elite politik atau penguasa tidak memahami ajaran agama yang sesungguhnya.[MO/ad]
