 |
| Gambar: Ilustrasi |
Oleh: Mochamad Efendi
Mediaoposisi.com-Kemiskinan adalah masalah klasik seolah tidak bisa hilang dari muka bumi. Hidup dalam sistem kapitalis, dimana suatu negara menjadi sapi perahan negara kapitalis barat, membuat rakyat sengsara meskipun negeri yang bagaikan penggalan tanah surga ini sangat kaya jika dikelola secara benar, bukan diserahkan pada asing dan aseng.
Sistem demokrasi telah memaksa para pemimpin negeri ini untuk menggadaikan kekayaan negeri dengan dalih investasi pada korporasi, asing dan aseng, karena biaya politik yang tinggi untuk bisa meraih kursi kekuasaan. Rakyat banyak yang miskin dan hidup sengsara meskipun mereka hidup di negeri yang kaya raya. Pemimpin yang tidak perduli dengan urusan rakyat tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan karena mereka hanya fokus pada bagaimana meraih dan mempertahankan kursi kekuasaan.
Islam datang untuk menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kemiskinan meskipun banyak orang yang pesimis mengingat banyak negara maju rakyatnya bisa hidup sejahtera tanpa membawa Islam. Pemikiran umat dijauhkan dengan fakta sejarah negeri Islam yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan ketika Islam diterapkan secara kaffah dalam sistem khilafah. Bukti nyata pada masa kekhilafahan Umar Bin Abdul Aziz, tidak ada rakyat yang berhak dan mau menerima zakat. Tidak pula ada rakyat yang terbelit hutang sehingga tidak perlu membayar. Rakyat bisa hidup sejahtera dalam kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Bagaimana Islam menyelesaikan kemiskinan?
Belajar dari masa kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, ada beberapa langkah yang diambil agar kemiskinan bisa diselesaikan.
Pertama, negara menjamin kebutuhan dasar rakyat, baik barang maupun jasa. Tersedianya kebutuhan pokok, sandang, papan, dan pangan yang terjangkau oleh rakyat adalah tanggung jawab negara. Rakyat juga mendapat pelayanan kesehatan dan juga pendidikan gratis. Rumah sehat disediakan untuk rakyat yang butuh pelayanan kesehatan. Rakyat tidak perlu berfikir tentang biaya kesehatan seperti dalam sistem demokrasi. Rakyat bisa tenang dalam proses penyembuhan dari sakitnya. Bahkan, jika yang sakit adalah tulang punggung keluarga, dia berhak mendapatkan santunan dari negara selama dia sakit.
Sangat berbeda dengan palayanan kesehatan di negara yang menerapkan sistem demokrasi. Negara abai memberikan jaminan kesehatan. Rakyat yang sakit akan semakin terjepit hingga menjadi awal dari kemiskinannya karena harus membayar hutang untuk biaya rumah sakit yang tidak sedikit. Apalagi jika yang sakit tulang punggung keluarga. Sungguh hidup dalam sistem demokrasi sangat menyiksa terutama bagi si miskin yang tidak punya apa-apa. Ia terpaksa harus membayar hutang dengan riba yang membuat hidup sengsara dan tidak berkah.
Dalam sistem Islam, rakyat juga punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang yang mereka inginkan. Menyediakan pendidikan yang berkualitas dan gratis merupakan tanggung jawab negara. Bertolak belakang dengan sistem demokrasi, biaya pendidikan sangat tinggi sehingga hanya yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi hanyalah masyarakat kelas atas. Dengan pendidikan rendah, mereka hanya bisa menjadi buruh di negeri sendiri.
Kedua, negara mendorong dan memaksa usia produktif untuk bekerja. Jika masalahnya tidak ada lapangan pekerjaan, negara bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya lapangan pekerjaan. Jika sumber daya manusianya rendah, tidak mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan, mereka harus diberikan pendidikan dan pelatihan sehingga mereka mempunyai kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga di usianya yang produktif mereka tidak menganggur.
Ketiga, jika masih ada rakyat yang dalam kondisi kekurangan, negara bisa memaksa ahli waris atau kerabat untuk membantu saudaranya yang membutuhkan dalam kemiskinan. Terutama, mereka yang kondisinya tidak memungkinkan untuk bekerja. Jika semua keluarganya juga dalam kondisi tidak mampu, negara bertanggung jawab untuk membantunya dengan mengambil dana dari baitul mal.
Keempat, jika kondisi baitul mal tidak cukup untuk menyantuni rakyat yang membutuhkan maka negara berhak menarik pajak hanya pada yang kaya saja dan sifatnya temporal sampai masalah keuangan baitul mal bisa teratasi. Negara juga sangat memperhatikan distribusi kekayaan. Ada kepemilikan umum yang tidak boleh diserahkan pada swasta. Sumber daya alam yang merupakan milik umat harus dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Rakyat hidup sejahtera dalam sistem Islam dan masalah kemiskinan dapat teratasi. [MO/ms]
