Oleh : Miniarti Impi, ST
Hal tersebut disampaikan Hendrar saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan Paguyuban Pengusaha Jawa Tengah (PPJT di Semarang Town Square,Semarang, Sabtu (2/2)
Sebaliknya, Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa tengah Umar Hasyim mengatakan, pernyataan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi adalah lucu dan berlebihan. Menurut Umar, pembangunan jalan bebas hambatan di Jawa Tengah sudah digagas sejak era Gubernur jawa Tengah, Mardiyanto.
Terlepas dari siapa yang menggagas, merintis ataupun yang menyelesaikan, Hakikat infrastruktur adalah layanan publik yang disediakan negara untuk kemudahan akses transportasi dalam mengangkut hasil-hasil produksi ataupun penumpang, gratis tanpa bayar. Bukan sebagai ajang pamer dalam kampanye untuk menarik suara rakyat.
Buah Ekonomi Kapitalistik
Jalan tol sebagai insfrastruktur berbayar yang diklaim sebagai keberhasilan rezim dalam kampanye, adalah bentuk kezaliman penguasa bagi rakyat kecil. Bagaimana tidak, jalan tol hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kalangan tertentu saja.
Sedangkan bagi masyarakat yang lain hanya akan melewati jalan biasa yang macet dan sebagian kondisinya tak lagi mulus.
Sebagai contoh, jalan tol trans Jawa yang dibangun megah dan menjadi salah satu kebanggaan pemerintah saat ini ternyata memiliki tarif yang sangat mahal, sehingga tidak heran jika para pengemudi truk lebih memilih melewati jalur lain.
Pengusaha logistik membenarkan alasan para sopir truk untuk mengalirkan lajurnya kembali ke Jalur Pantura dari pada tol Trans Jawa karena tarif yang mahal. Tarif tol dinilai terlalu tinggi bagi para pengemudi truk.
Bahkan, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita telah meminta PT. Jasa Marga untuk menurunkan tarif tol Trans Jawa. Pasalnya, untuk truk yang menggunakan tol dari Jakarta ke Surabaya tarifnya bisa mencapai jutaan rupiah (03/02).
Permasalahan seperti ini lumrah terjadi didalam sistem ekonomi kapitalistik yang sedang diterapkan saat ini di negeri kita.
Dimana ekonomi berujung dan bertumpu pada investor swasta maupun asing sehingga dalam setiap pembangunan/proyek apapun itu bentuknya, mereka tidak hanya sibuk memikirkan berapa besar investasi yang harus dikeluarkan, darimana asalnya, tetapi mereka juga berfikir keras bagaimana mengembalikan investasi tersebut dengan berbagai cara untuk mengeruk keuntungan yang sebesar- besarnya.
Selain itu asasnya pun asas manfaat bukan asas kemaslahatan.
Padahal pengadaan infrastruktur sepeti jalan adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dalam melakukan pelayanan (ri’ayah) terhadap rakyatnya.
Kondisi seperti ini tidak akan terjadi jika saja negara menerapkan sistem ekonomi islam. Dimana dalam sistem ekonomi islam meniscayakan sebuah negara mengelola seluruh kekayaan yang dimilikinya sehingga mampu membangun infrastruktur baik itu jalan maupun kebutuhan yang lainnya yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik.
Dengan pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan negara yang benar berdasarkan islam, mewajibkan sebuah negara mampu membiayai penyelenggaraan negara tanpa harus berutang kepada investor swasta maupun asing.
Kepemimpinan Dalam Islam
Dalam Islam, Kepala negara adalah pelayan urusan umat, bukan semata-mata individu . Seorang pemimpin dipilih untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara yang memang seharusnya ia lakukan.
Nabi Saw bersabda yang artinya ”Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR.Ibn Majah dan Abu Nu’aim )
Dalam Riwayat lain “Imam ( khalifah ) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia pimpin “ (HR.al-Bukhari)
Kepemimpinan sejati dan tulus berangkat dari pemahaman kewajiban atas pelayanan dan tanggung jawab atas tindakan.
Bukan hanya dipertanggungjawabkan dihadapan pemilu atau Pilpres ataupun pilkada dan bukan sekedar untuk mempertahankan kekuasan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan dihadapan Ilahi Rabbi sekaligus untuk mempertahankan diri dan berlindung dari siksaan api neraka.
Maka kita juga dapati Umar bin Khatab yang berjalan dikegelapan malam, memeriksa seluruh rakyatnya untuk memastikan tidak ada lagi hak rakyat terhadap penguasa yang terabaikan.
Kita ketahui, bagaimana beliau yang mulia dengan punggungnya sendiri memanggul gandum dan dengan tangannya sendiri memasak untuk melayani seorang wanita dan anaknya yang kelaparan, warga negaranya, tanpa menyebutkan diri beliau seorang Amirul Mukminin dihadapan wanita itu.
Memimpin bukan memainkan citra dan mempertahankan citra agar tetap langgeng di kursi kekuasaan. Melayani rakyat bukan untuk memperoleh simpati, yang dengannya dijadikan saham untuk mempertahankan kekuasaan.
Memimpin adalah melayani rakyat karena Allah SWT, dimana setiap hak yang ditunaikan, setiap kewajiban yang diselenggarakan, setiap sanksi yang diputuskan, setiap kebijakan yang dikeluarkan, semuanya semata-mata karena mengharap Ridlo Allah SWT.[MO/ad]
