Taufik. S. Permana
(Geopolitical Institute)
masyarakat di Barat pada khususnya selalu berkecamuk mempertanyakan sebagian keyakinan dan tradisi yang mereka pegang sebelumnya, seperti misalnya narasi pencerahan pada masa lalu, bahwa dunia telah bergerak dalam gaya evolusi Darwin kepada suatu atau beberapa bentuk liberalisme sekuler.
dalam kenyataannya, agama tidaklah lenyap, dan khususnya Islam bukanlah sebuah agama yang hilang kekuatannya dalam panggung politik, bahkan – malah sering dibahas baik sebagai suatu ancaman terbesar bagi stabilitas dunia, maupun sebuah harapan terbesar untuk masalah ini, tergantung pada sudut mana anda memandang.
Bagaimanapun halnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Talal Asad “Jika ada sesuatu yang disepakati, maka narasi langsung atas kemajuan dari sikap beragama kepada sikap sekuler tidak lagi bisa diterima”. Sebaliknya, narasi ini terlihat kebalikannya, pada umumnya ada peningkatan identitas politik, dan politik Islam secara khusus adalah arus yang secara eksplisit dikenali secara global.
Pada saat yang sama, untuk berbicara mengenai Khilafah Islam – dengan kata lain untuk berbicara mengenai Islam dan Politik di tingkat Global, sebagai suatu entitas global yang mempengaruhi isu-isu global, adalah sebuah topik yang sangat provokatif, panas dan dalam istilah-istilah kontemporer menyita pikiran banyak politisi, para pemikir dan akademisi khususnya di Barat saat ini. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk mengenai kesalahpahaman tentang Islam, berbagai macam prasangka dan ketegangan sejarah, tapi terutama berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan geo-politik dari kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat yang selalu melihat setiap perubahan status quo global yang mereka rancang pasca Perang Dunia I sebagai suatu ancaman bagi kepentingan-kpentingan strategis mereka.
Jadi, ketika narasi langsung kemajuan dari sikap beragama kepada sikap sekuler mungkin tidak lagi dapat diterima, hal inipun masih tidak dapat diterima, khususnya namun tidak terbatas pada kalangan Barat saja, untuk berbicara tentang legitimasi suatu Kekhalifahan, atau legitimasi sebuah Negara Islam, atau legitimasi penerapan hukum syariat Islam. Hal seperti ini berlangsung dalam situasi permasalahan ekonomi di Eropa, dan secara umum munculnya sentimen anti-Islam.
Kita telah menyaksikan pelarangan pembangunan menara mesjid di Swiss, pelarangan Niqab, atau cadar di Perancis. Kanselir Jerman Angela Merkel baru-baru ini berbicara tentang bagaimana upaya untuk membangun suatu masyarakat multi-budaya di Jerman, yakni ide komunitas-komunitas berbeda yang hidup berdampingan dalam kerukunan, dan kata-katanya itu telah “gagal total”. Menteri Dalam Negeri Jerman yang baru minggu lalu berbicara di depan publik tentang bagaimana Islam tidak memiliki tempat dalam masyarakat Jerman, dengan menyatakan bahwa “Bahwa Islam merupakan bagian dari Jerman adalah suatu fakta yang tidak dapat dibuktikan oleh sejarah”.
Seperti kebanyakan negara-negara Eropa lainnya, pemerintah Konservatif baru di Inggris yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris juga telah melakukan pendekatan yang sama, dan pemerintah Inggris kini telah mengambil pendekatan dengan mendikte nilai-nilai masyarakat Muslim yang tinggal di negara tersebut, dengan mengeluarkan mereka dan memberi sebutan mereka sebagai kaum ekstremis hanya karena mereka percaya pada hak untuk mendirikan suatu Kekhalifahan dan menerapkan hukum Syariah, bukan di Inggris, melainkan di negara-negara asal mereka. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sebenarnya model-model sekuler Barat, yang sudah lama diklaim sebagai paradigma netralitas, sebenarnya menjadi lebih totaliter secara alami karena ketidakmampuan mereka dalam mengatasi dengan ide-ide alternatif dan nilai-nilai dalam masyarakat mereka.
Namun, berlanjutan usaha menakut-nakuti (demonisasi) atas pemerintahan yang dianggap sebagai bagian dari Islam normatif kemungkinan hanya akan merugikan bagi hubungan dengan penduduk di negara-negara Muslim dimana ada dukungan yang besar untuk penerapan yang lebih besar atas hukum Islam dan nilai-nilai dalam pemerintahan bersama dengan meningkatnya persatuan, terlepas dari apakah massa secara agitatif aktif melakukannya untuk mendirikannya kembali atau tidak. Pada saat yang sama hal ini juga akan menciptakan keterasingan lebih banyak Muslim yang tinggal di Barat, yang kemungkinan akan menyebabkan lebih banyak dari mereka akan mencari wadah dalam ide komunitas Islam global.
Kenyataannya adalah bahwa hegemoni pemerintahan Barat dan nilai-nilainya sedang disengketakan secara lebih terbuka dengan berjalannya waktu, dan seperti yang ditunjukkan oleh suatu jajak pendapat internasional yang dilakukan oleh BBC yang dirilis 8 tahun lalu, memang ada ketidakpuasan di seluruh dunia dengan gaya kapitalisme Barat. Karena kekuatan dunia yang kembali muncul dan identitas peradaban yang semuanya menyatakan diri bersifat regional dan internasional, tuntutan untuk mengadopsi nilai-nilai politik dan filsafat Eropa Barat dan pemerintah Amerika adalah kurang relevan atas mereka yang terlibat didalamnya.
Akibatnya, upaya-upaya untuk mendirikan suatu bentuk pemerintahan Islam yang akan diberikan legitimasi oleh warganya harus diterima sebagai alternatif agar bisa dicek untuk kepentingan mereka sendiri. Sementara klaim kemenangan berakhirnya sejarah pada awal masa dari apa yang disebut sebagai “Tata Dunia Baru (New World Order)” yang bernada mencemoohkan pada saat ini di beberapa wilayah dan kemudian terbukti merupakah penilaian yang salah, mungkin yang terjadi adalah lebih dari sekedar suara gemuruh dari akhir sejarah Barat, di mana wacana narasi yang dominan, universal dan hegemonik tidak hanya tertantang, tetapi akhirnya menjadi berbalik.[]
from Pojok Aktivis
