Oleh: Indira Dwi Hapsari,ST.
Mediaoposisi.com-Pada Sabtu 9 Februari lalu di gelar puncak peringatan Hari Pers Nasional di Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan itu Dewan Pers memberikan penghargaan medali kemerdekaan pers pada Presiden Joko Widodo ( Jokowi).
Pemberian medali ini mendapat kritikan dari beberapa pihak. Diantaranya Wakil Ketua DPR Fadli Zon "Masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah.
Penghargaan kepada Pak Jokowi itu memang pantas dikritik," ungkapnya. Ia juga merasa heran pemberian penghargaan tersebut justru diberikan pada Jokowi disaat muncul fenomena 'blackout' pada berita-berita yang merugikan penguasa. Diantaranya, lanjut Fadli adalah pemberitaan alumni 212. (10/2)
Kritik serupa datang dari Wakil Sekretaris Departemen Dalam Negeri Partai Demokrat, Abdullah Rasyid. Ia menilai sebagai pilar demokrasi, pers sudah mulai doyong dan hampir roboh.
“Pers atau media mainstream lebih menjadi corong penguasa yang mengobral janji-janji dan kebohongan, Keperihatinan ini ditambah para aktivis yang sering bersuara di media sosial ditangkapi dengan tuduhan-tuduhan tanpa punya alasan hukum yang jelas.
Dulu ada Raden Nuh dan Ongen, sekarang Ahmad Dhani serta Buni Yani” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi RMOL.COM (11/2).
Media massa memang sangat efektif menjadi salah satu corong pembentukan wacana yang memiliki pengaruh sangat dahsyat. Media massa menjadi kekuatan untuk menyebarkan gagasan, bahkan dapat menentukan apa yang baik dan buruk.
Pengaruhnya mampu untuk mendefinisikan nilai-nilai tertentu sehingga diterima dan diyakini kebenarannya dalam masyarakat. Ia bahkan dapat memberi legitimasi untuk gagasan tertentu dan mendeligitimasi gagasan yang dianggapnya menyimpang.
Seringkali digaungkan peran pers sebagai watchdog atau anjing penjaga. Diasosiasikan tidak hanya sebagai pengawas bagi pemerintah tetapi juga berbagai isu yang terkait kepentingan publik.
Peran media untuk mengumpulkan informasi, ide dan pendapat untuk membantu masyarakat dengan tata kelola pemerintahan yang baik; berperan sebagai memeriksa yang berkuasa, melaporkan, menganalisa dan mengkritik pemerintah atas nama publik, yang kekurangan akses pada informasi atau kekuasaan.
Sebagai alat kontrol, terutama bagi pemerintah, peran ini menjadi penyeimbang bagi jalannya satu negara.
Di Amerika Serikat, terbongkarnya skandal Watergate oleh Washington Post berujung pada tumbangnya pemerintahan Richard Nixon, atau peran New York Times dalam mengungkap Pentagon Papers. Peristiwa ini menjadi semacam ikon pers sebagai watchdog.
Namun pada kondisi saat ini. Seolah media massa dijadikan bumper penguasa untuk melanggengkan eksistensinya. Penjaga rezim. Pendukung Petahana.
Misalnya seperti kita lihat bersama. Di tahun politik ini. Media menampilkan pencitraan rezim yang berkuasa. berita-berita anti penguasa hampir tidak mendapat tempat. Jikapun dimuat sudah berubah lunak bahkan jauh dari realita di lapangan.
RSF menggambarkan Kebebasan pers Indonesia berada di peringkat posisi 124 versi Reporters Without Borders (RSF) yang dirilis 25 April lalu . Posisi ini jauh dari negara yang baru lahir seperti Timor Leste (95) dan negara yang masih penuh konflik, Afghanistan (118).
Artinya sebagai penyambung lidah publik, tentunya jadi memprihatinkan ketika sebagian pers hari ini lebih banyak hadir layaknya brosurnya penguasa, dan bukannya sebagai watch dog yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Kondisi kian parah manakala media dimanfaatkan sang penguasa untuk menyebarkan ideologi Sekuler-Kapitalisnya. Media menjadi ajang promosi liberalisme.
Media memuat gaya hidup kapitalistik dengan menayangkan konten Food, Fun, Fashion ( 3F) yang menjadi ikon gaya hidup Materialisme.
Masyarakat di giring meniru nilai-nilai liberal ini sesuai arahan Penguasa. Dampaknya bisa kita lihat. Masyarakat Muslim yang saat ini jauh dari Budaya Islami. Dan condong pada budaya kebarat-baratan.
Permasalahan demi permasalahan muncul pada diri umat dari permasalahan sosial seperti pergaulan bebas hingga masalah kesehatan, keamanan dan masalah ekonomi.
Media ala penguasa akan selalu menayangkan hal-hal 'baik' dan menggambarkan kondisi kekinian sebagai kondisi yang baik-baik saja.Terus saja di gambarkan seperti itu hingga masyarakat tidak menyadari masalah- masalah yang sebenarnya sedang terjadi.
Misalnya saja.Alih alih memberi manfaat untuk mencerdaskan rakyat. Berita penting yang menyangkut rakyat banyak, ditutupi dengan berita tak bermutu ala penguasa. Rakyat dibuai dengan berbagai berita tentang megahnya infrastruktur bikinan penguasa.
Di satu sisi, menyembunyikan derita rakyat yang dibuat bingung dengan murahnya harga hasil pertanian.
Media sekuler ini juga menjadi alat propaganda untuk mencitraburukan Islam. Isu terorisme. Radikalisme. Di jadikan framing jahat. Contohnya ketika Media sekuler menyebut FPI dan HTI dengan sebutan ormas radikal. Ada juga upaya pencitraburukan ulama misalnya terhadap Habib Rizieq dan Abu Bakar Ba'asyir.
Terbukti jaminan kebebasan pers yang dijanjikan hanya omong kosong. Sebaliknya pers hari ini menjadi alat rezim melanggengkan kekuasaannya. Di satu sisi menjadi alat propaganda untuk mencitraburukan Islam dan umatnya.
Akibatnya jika dibiarkan akan membuat kepercayaan publik kepada media-media mainstream melemah dan sumber informasi jadi beralih hampir sepenuhnya kepada 'jurnalisme warga' yang ada di media sosial.[MO/ad]
