Maya
Gresik
Mediaoposisi.com-Cina dihujani berbagai kritik dari masyarakat dunia atas perlakuan mereka yang dianggap menindas sejumlah besar warga suku Uighur - kelompok minoritas Muslim negeri itu - antara lain dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus.
Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program 'reedukasi, atau 'pendidikan ulang'.
Meski pemerintah Cina membantah tudingan kelompok-kelompok HAM, namun di saat yang sama, semakin banyak pula bukti yang menunjukkan opresif nya pengawasan terhadap orang-orang yang tinggal di Xinjiang.
Sejumlah serangan teroris terjadi selama dekade terakhir, dan pemerintah menuding separatis di Xinjiang dan sekitarnya adalah pelakunya. Sekitar 200 orang -sebagian besar warga suku Han- tewas dalam kerusuhan di Urumqi, ibukota di sana, pada tahun 2009.
Lalu pada Februari 2017, terjadi serangan penikaman yang menewaskan lima orang, yang disusul penggrebekan besar-besaran oleh pemerintah CIna terhadap apa yang mereka sebut sebagai kaum ekstremis dan separatis.
Tak heran jika kemudian bencana kemanusiaan ini menuai kecaman internasional. Sayangnya, kecaman hanya berakhir kecaman. Sumber yang sama menyebutkan hingga kini belum ada negara yang berani mengambil tindakan apa pun selain mengeluarkan pernyataan kritis.
Termasuk Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tak bisa ikut campur mengingat permasalahan tersebut merupakan urusan dalam negeri negara lain.
Sejumlah pengamat juga menangkap sinyal bahwa Indonesia kurang lantang merespons persekusi China atas suku minoritas Muslim ini karena Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih bungkam terkait persoalan Uighur.
Sungguh ironis. Negeri yang konon mayoritas penduduknya beragama Islam ini mustinya memiliki tanggungjawab moral lebih atas nasib jutaan penduduk muslim disana.
Sayangnya power untuk memenuhi tanggung jawab tersebut justru terganjal oleh fakta kedekatan bilateral dua negara ini. Banyaknya kerjasama ekonomi terutama investasi modal menjadikan Indonesia ciut nyali, sehingga tak cukup vokal dalam mengecam negeri tirai bambu ini. Hal senada disampaikan Peneliti Kebijakan Luar Negeri dan Politik Asia Tenggara dari International Institute for Strategic Studies (ISS), Aaron Connelly.
Ketidakberdayaan ini harusnya berhasil merobek mata dan pikiran manusia agar lebih jeli mengindra fakta yang terpampang, bahwasanya investasi asing hanyalah jalan penjajahan baru yang sengaja diiming-imingkan kepada negara lain dengan maksud tertentu.
Alih-alih menyehatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan, genjotan investasi yang menggila justru membuat negeri ini makin tak mandiri dalam menetapkan kebijakan dan menyebabkan ketergantungan.
Meski demikian, episode demi episode penderitaan kaum muslim di penjuru dunia juga tidak bisa selesai hanya dengan memutus mata rantai investasi asing. Yang dengan itu, niatan untuk membantu kaum muslim di negara lain yang tengah tertindas bisa terlaksana. Karena sejatinya, umat butuh cangkang yang lebih adidaya dan kompeten dalam melawan kedzaliman negeri negeri kufur.
Dan kemampuan itu, hanya akan terwujud apabila Islam diterapkan secara menyeluruh (kaffah) dalam bingkai khilafah. Mengapa? Karena Khilafah telah terbukti mampu mengayomi dan menjaga umat baik dari segi kehormatan, darah, harta serta agama.[MO/ge]
