Oleh : Dwi Agustina Djati, S.S
(Pemerhati Berita Dan Member Revowriter)
Mediaoposisi.com- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono siap hubungkan tol trans Jawa hingga Surabaya. Sebelumnya, beberapa ruas belum terhubung secara keseluruhan.Namun, tahun 2018 diperkirakan seluruh tol dari Jakarta hingga Surabaya dapat selesai. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, pada Oktober 2018 ini direncanakan terdapat empat ruas tol baru sepanjang 42,7 Km yang siap dioperasikan.
Masing-masing ruas Tol Pejagan-Pemalang seksi 3 dan 4 (37,3 km) dan ruas Tol Pemalang-Batang segmen Sewaka-Simpang Susun (SS) Pemalang (5,4 km), ruas Tol Solo-Ngawi segmen SS Sragen-Ngawi (50,9 km) dan ruas Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 1 Ciawi-Cigombong (15,4 km). Pada hari ini, Presiden Joko Widodo resmi menyambungkan tol Trans Jawa dari Jakarta-Surabaya. Bahkan, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dari Merak hingga Grati-Pasuruan sudah tersambung tol 933 kilometer (km). (20 Desember 2018)
Sebuah prestasi menakjubkankah? Jika bicara pembangunan infrastruktur sebuah Negara saya pikir ini bukan prestasi luar biasa. Bukankah membangun akses jalan demi lancarnya arus barang dan jasa adalah kewajiban Negara terhadap rakyat? Pembangunan fisik dimanapun tentu penting. Tidak hanya jalan tol, namun layanan trasportasi memadai dan terjangkau juga diperlukan. Layanan kesehatan, pendidikan dan jaminan keamanan tak kalah penting.
Selesainya program pembangunan jalan tol Trans Jawa patut untuk diapresiasi, namun yang jadi persoalan kemudian adalah apakah rakyat menikmati pembangunan tersebut? Berapa biaya yang mesti dikeluarkan untuk bisa mendapatkan kenikmatan tersebut? Saya kira patut untuk kita kaji bersama.
Infrastruktur Untuk Siapa?
Sebagaimana diketahui pembangunan jalan Trans Jawa ini berlangsung dari tahun 2015-2018. Memang selama 3 tahun membangun proyek jalan sepanjang 933 Kilometer termasuk cepat. Namun jika mau dirunut ke belakang sesungguhnya pembangunan ini adalah kelanjutan dari proyek pembangunan rezim sebelumnya.
Tak kurang 6 pergantian kepemimpinan, sejak masa Soeharto.
Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tol-tol Trans Jawa yang diresmikan di antaranya Jakarta-Tangerang (33 km) pada November 1984, Surabaya-Gempol (49 km) Juli 1986 dan Jakarta-Cikampek (83 km) pada September 1988. Kemudian tol Tangerang-Merak (73 km) pada Juli 1992, serta Palimanan-Plumbon-Kanci (26,3 km) Januari 1998.
Ruas-ruas tol Trans Jawa selanjutnya yang dibuka baru ada pada tahun 2010. Ruas Trans Jawa baru yang dibuka di antaranya Kanci-Pejagan (35 km) pada Januari 2010, Surabaya-Mojokerto seksi 1A (1,89 km) Agustus 2011, Semarang-Solo seksi I (11 km) November 2011, Semarang-Solo seksi II (11,95 km) April 2014 dan Kertosono-Mojokerto seksi I (14,41 km) pada Oktober 2014.
Dan sepanjang 2015 hingga 2018, tol-tol pelengkap Trans Jawa mulai diselesaikan. Mulai dari Cikopo-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Surabaya-Mojokerto dan Gempol-Pasuruan. Tahun depan, satu ruas lagi tengah dikebut penyelesaiannya, yakni dari Probolinggo menuju Banyuwangi.(Detik Finance, 20 Desember 2018)
Satu sisi pembangunan ini memang melancarkan arus distribusi barang dan jasa di sepanjang Pulau Jawa, berikut arus penumpang. Namun sisi lain dan ini saya pikir pentng adalah biaya yang dikeluarkan untuk dapat menikmati lancarnya arus tersebut. Tarif tol tidak murah, dampak selanjutnya adalah pada harga barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak. Sebagian kecil masyarakat bisa saja tak terpengaruh dengan naiknya biaya hidup, yang penting lancer tidak macet.
Mereka selalu menggunakan logika “kewajaran”. Kalau mau enak, lancar, tidak macet itu adalah harga yang wajar bagi sebuah kenikmatan. Sedang masyarakat Indonesia hari ini sebagian besar masyarakat kecil yang untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sudah susah. Hal ini masih ditambah dengan naiknya tarif transportasi yang dibebankan para penguasaha transportasi baik penumpang maupun barang kepada penumpang atau penyewa jasa.
System Kapitalis memang menafiqkan kepentingan rakyat. Mereka hanya berpikir bahwa yang penting arus barang dan jasa bisa terdistribusi dengan lancar dan cepat. Asas ekonomi yang dianaut pun sebesar-besarnya mendapat keuntungan dan sekecil-kecilnya modal. Lancarnya distribusi barang dan jasa Artinya pembangunan infrastrutur jalan ini bukan pembangunan gratis.
Hanya mereka yang memiliki uang yang bisa menikmati jalan tersebut. Sebagai contoh; untuk menempuh perjalanan Semarang-Surabaya hanya di butuhkan sekitar 4 jam dengan kecepatan 120. Sedang biaya yang mesti dikeluarkan lewat akses jalan tersebut sebesar 253 ribu, belum termasuk bahan bakar. Bayangkan saja berapa duit lagi yang mesti dikeluarkan jika mobil yang ditumpangi adalah mobil sewaan.
Selanjutnya uang tariff tol yang masuk tentu saja masuk ke kantong para investor yang menanamkan sahamnya pada pembangunan infrastruktur ini. Sebagai bagian dari kepemilikan dan imbalan atas investasi yang sudah diberikan. Ini semakin menguatkan fakta bahwa memang pembangunan ini bukan untuk rakyat.
Rakyat hanya dimanfaatkan dengan berbagai propaganda yang menjanjikan kemudahan. Negara hanya memjadi fasilitatir dan regulator semata, tanpa menjadi pengelola tunggal apalagi pengendali. Itu sebabnya pembangunan infrastruktur yang mentereng ini hanya sebuah fatamorgana bagi rakyat secara luas.
Pembangunan Infrastruktur Dalam Sistem Islam
Kebalikan dari Kapitalis, Islam memiliki asas bahwa semua pembangunan adalah untuk kemaslahatan rakyat semata. Manusia memiliki banyak kebutuhan. Untuk itu dibutuhkan adanya pertukaran hasil produksi.
Untuk bisa menadapatkan pertukaran yang sesuai dengan kebutuhan dibutuhkan banyak akses dan fasilitas. Memang dalam system ekonomi Islam penentuan harga barang dan jasa dikembalikan kepada permintaan dan penawaran pasar, namun akses dan fasilitas pendukung merupakan kewajiban dari Negara.
Infrastruktur adalah bagian dari fasilitas yang mesti disediakan oleh Negara bagi rakyat. Jalan (Tol, jalur KA, rute kapal terbang dan kapal laut), armada transportasi (KA, Bus, Pesawat terbang, kapal, truk, dll), salah dua dari sekian banyak infrasruktur yang harus disediakan oleh Negara. Ini belum lagi fasilitas pendukung seperti Pusat bahan bakar, rest area, dan penentuan tarif yang terjangkau setiap warga Negara.
Jadi mentereng dan menakjubkannya sebuah bangunan tidak akan berarti jika hanya untuk para borjuis pemilik uang dan para pengusaha serakah. Infrastruktur harus dibuat sebaik mungkin dan sekuat mungkin yang hanya berasal dari bahan bahan pilihan terbaik. Diselesaikan secepat mungkin agar bisa segera digunakan oleh rakyat secara keseluruhan. Jika perlu siang malam dengan banyak tenaga kerja terpilih dan sekian sesi jam kerja. Masih ingat tetang bagaimana Muhammad Al fatih membangun militernya untuk membebaskan Konstantinopel.
Tenaga ahli terpilih di cari di seluruh negeri, tekhnologi dibeli dari luar negeri, untuk membuat kapal dan meriam. Semakin menakjubkan saat mengambil keputusan dengan menarik kapal menuju bukit Galata yang dilakukan dalam waktu semalam.
Pengambilan strategi ini tidak dilakukan apa adanya, namun dipikirkan matang. Cara yang ditempuh dalam menarik kapal dari laut ke daratan dibutuhkan tali-tali yang kuat, membuat jalan dengan menebang pohon-pohon dan membersihkan semak belukar hutan dan tak kalah hebatnya SDM yang mengerjakan.
Jika di tahun 1543 H saja hal tersebut bisa dilakukan, apalagi dengan milineum tiga. Teknologi saat itu masih sederhana namun mampu membuat orang hari ini mengingat hebatnya pasukan tersebut.
Sedang teknologi saat ini sudah mencapai tahap 4.0. serba modern dengan tenaga robot dan cara-cara hidrolik yang dikendalikan dengan panel-panel dalam computer. Seharusnya bisa jauh lebih hebat dibading tahun 1543 H. Semuanya ini bisa terealisasi jika Islam yang dipake sebagai asas pembangunan. So pembangunan infrastruktur bagi rakyat kebanyakan bukan ilusi. Kembali kepada Islam insya Allah berkah. [MO/sr]
