Oleh: Irohima
Mediaoposisi.com- Di penghujung akhir 2018,tepatnya 28/12/2018, mantan komisaris PT.Bukit Asam, M.Said Didu buka suara terkait pemberhentian dirinya. Beliau men tweet di akun pribadinya.
"Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, hari ini saya diberhentikan sebagai komisariis PTBA dengan alasan saya sudah tidak sejalan dengan pemegang saham Dwi Warna "(mentri BUMN).
Beliau menyinggung soal kinerja dan sikap penjilat sebagai pejabat BUMN. Beliau juga mencuitkan soal kepemilikan BUMN itu milik negara, bukan milik penguasa.
Cuitan beliau di akun twitternya merespon komentar seseorang yang menilai dirinya tidak profesional dalam berbicara dan mengkritisi perusahaan negara. Bagi beliau kemerdekaan berpendapat jauh lebih penting dari jabatan, tentu cuitan beliau menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang salut tapi tak sedikit juga yang membully bahkan memaki.
Lagi lagi bersuara vokal kepada penguasa begitu mahal harganya saat ini, tak hanya uang, pangkat, dan jabatan, nyawa pun terkadang harus siap dikorbankan. Ini menjadi bukti bahwa sistem demokrasi yang esensinya adalah dialog mencapai kesepakatan berdasarkan suara mayoritas dan "open minded" hanyalah ide palsu belaka, karena faktanya banyak sekali usaha untuk memberangus suara publik, kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat hanya sebuah "kalimat sakti" yang di agung agungkan oleh kaum liberal.
Pada dasarnya kebebasan berpendapat adalah hak azazi setiap manusia. Baik itu disampaikan secara lisan, ataupun tulisan. Dalam Islam, anggota majelis umat, partai politik maupun masyarakat umum berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat selama berada dalam batas yang diperbolehkan oleh syariat islam.
Islam pun mengatur setiap umat agar tidak asal bicara, tak mengukur diri dalam mengeluarkan pendapat seperti seperti dalam konsep kebebasan kapitalis, karena setiap perbuatan dan perkataan kita akan ada pertanggung jawabannya kelak. Dalam hal ini seorang anggota majelis umat yang mewakili kaum muslimin dalam mengontrol apa yang dilakukan kepala negara atau pejabat lain dalam negara termasuk para pegawai instansi pemerintah.
Aktivitas anggota majelis umat adalah melakukan muhasabah (kontrol) kepada seluruh aparat pemerintah dengan menyampaikan nasihat, usul, berdiskusi bahkan memprotes bila negara sudah menyimpang. Bahkan aktivitas yg mewakili kaum muslimin ini merupakan sebuah kewajiban.
Allah SWT berfirman :
"Kalian adalah ummat terbaik yang dilahirkan diantara manusia, kalian memerintahkan ber amar ma'ruf dan mencegah dari yang munkar "( Ali Imron : 110 ).
"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.
Rasulullah pun bersabda : "Siapa saja diantara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya ia mengubah dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tak mampu hendaklah dengan lisannya, dan jika ia tak mampu hendaklah dengan hatinya, dan itu adalah selemah lemah iman. "Koreksi kepada penguasa adalah salah satu amar ma'ruf nahi munkar.
"Jihad yang paling utama menyampaikan perkataan kebenaran kepada penguasa yang jahat".
Hadits ini sangat jelas mewajibkan muhasabah atau kontrol kepada penguasa dan mengucapkan kata kata yang hak padanya. Hadits ini juga menetapkan bahwa aktivitas ini adalah jihad, bahkan jihad paling utama, kaum muslim dirangsang agar terbiasa melakukannya meski bisa berakibat kepada maut.
"Penghulu para syuhada adalah Hamzah dan seorang yang berdiri di depan penguasa jahat lalu dia menasehatinya dan kemudian penguasa itu membunuhnya." Muhasabah kepada penguasa selalu ada sejak zaman nabi. Para sahabat pernah melakukan muhasabah terhadap nabi dan para khalifah. Rasulullah pernah diberikan saran oleh Hubbab bin Mundzir dalam menentukan posisi pasukan dalam perang badar dan Rasulullah menerima.
Pada saat perang hunain kaum Anshar pernah kecewa karena Rasulullah memberi semua ghanimah kepada kaum quraisy yang baru memeluk islam, saat itu kaum Anshar melakukan protes dan Rasulullah pun menyampaikan alasannya:
"Wahai kaum Anshar, apakah kalian marah karena tidak menerima sekelumit sampah keduniaan yang tidak ada artinya, dan dengan sampah itu aku hendak menjinakkan satu kaum yang baru masuk islam. Demi Allah swt yang nyawaku berada di tanganNya, seandainya orang lain berjalan di lereng gunung yang lain, pasti aku turut berjalan bersama kaum Anshar. Kalau bukan jarena hijrah, tentu aku adalah irang Anshar".
Kemudian Rasulullah pun mendoakan kaum Anshar, seketika itu juga para kaum Anshar menangis dan berkata : "Kami puas bertuhankan Allah dan menerima Rasulullah Saw sebagai jatah ghanimah".
Khalifah Umar pun pernah dikritisi saat beliau berdiri dihadapan umat dengan jubah panjang melebihi yg biasa, anaknya pun menjelaskan seraya menangis bahwa jubah ayahnya adalah jubah sebagian haknya dan sebagian adalah pemberiannya karena beliau sedih melihat ayahnya Umar dengan jubah sudah kusam dan penuh tambalan.
Khalifah muawiyyah pernah diinterupsi oleh Abu Muslim saat berpidato, dan mengatakan tak akan mematuhi khalifah karena telah menyetop bantuan dari baitul mal untuk kaum muslimin, saat itu wajah khalifah memerah dan langsung turun dr mimbar, menghilang sebentar untuk kemudian kembali lagi dengan wajah yangg sudah basah, kemudian beliau berkata:
"Aku marah kepada Abu muslim, tapi aku ingat pesan Rasulullah, jika engkau marah maka berwudhulah, karena saat marah setan menguasai mu, yang di katakan Abu muslim memang benar, dan barang siapa yang merasa dirugikan silahkan datang ke baitul mall".
Itulah fakta sejarah yang memberitahu kita betapa di era pemerintahan islam penguasa sangat berlapang dada, rakyat pun tak segan menyampaikan kebenaran meski kepada penguasa. Pemimpin tak arogan meski kedudukan nya sebagai kepala negara, saling menasehati, dan saling meluruskan.
Umar ra pernah berkata :
"Bukanlah suatu kebaikan bagi kalian bila kamu tidak mau menegur penguasa yang salah, dan bukan pula suatu kebaikan bagi kami bila tidak mau menerima teguran".
Dalam Islam aktivitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara betul betul bertujuan mencari ridho Allah semata, dalam islam pun tak ada masa jabatan disamping konsep taat yg berdimensi dunia akhirat, karena itu tidak ada penguasa yang takut hilang kekuasaanya karena di muhasabah ataupun dikritisi rakyatnya.
Partai politik pun boleh berdiri tanpa ijin, bukan untuk berkuasa ataupun beroposisi namun tugasnya hanya amar ma'ruf nahi munkar. Pemerintahan pun bersih dari partai dengan ideologi asing ataupun ide kufur lainnya.
Dalam demokrasi, kritik kepada pemerintah hampir pasti ditujukan untuk menjatuhkan, ujung dari suatu kritik adalah mosi tidak percaya, tidak ada kritik ikhlas, kritik terhadap aktivitas yang memyimpang pun terkadang di bully, dikriminalisasi bahkan dituduh provokasi, penebar hoax dan ujaran benci jika pendapat kita begitu bersebrangan dengan penguasa. Inilah kebobrokan demokrasi, penuh tarik ulur dengan standar yang tak pasti.
Kebenaran hanya ada dari pihak yang punya kekuasaan.saatnya kita kembali ke aturan islam yang tidak pernah membatasi rakyat berpendapat selama masih dalam koridor syariat, aturan islam yang dibuat oleh sebaik baik sang pembuat hukum Allah SWT. Kehidupan bermasyarakat dam bernegara yang berimbang hanya akan bisa kita dapati dalam bingkai khilafah, negara yang berideologi islam dan akan menjalankan pemerintahannya berdasarkan standar baku yang tidak akan berubah yaitu Alquran dan sunnah.[MO/sr]
