Oleh: Ropi Marlina, SE,. M.E.Sy
Mediaoposisi.com- Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan dalam sambutannya saat menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 PT Jasa Raharja bertajuk ‘Fun Walk HUT ke-58 Jasa Raharja’, salah satu prestasi yang berhasil dicapai pada tahun 2018 lalu, yakni rampungnya jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Tak tanggung-tanggung tarif tol Jakarta-Surabaya mencapai Rp. 600.000. Setelah Jakarta-Surabaya tersambung, Jokowi pun mengistruksikan jalan tol timur hingga Banyuwangi bisa selesai 2019.
Bahkan akan banyak poyek infrastruktur di Indonesia ynag rampung dan resmi beroperasi.
Dalam sistem demokrasi pembangunan jalan tol merupakan salah satu ladang bisnis yang menguntungkan. Karena ketika kita menggunakan jalan tol harus berbayar, tidaklah gratis.
Dan yang menikmatinya pun bukan rakyat biasa, tapi para konglomerat yang mampu membayar dengan tarif yang mahal. Sistem Demokrasi menjadikan negara sebagai penjual dan rakyat sebagai pembeli, segala sesuatunya dijadikan ajang bisnis, bukan untuk melayani kepentingan rakyat.
Pembangunan Infrastruktur dalam Islam merupakan fasilitas umum yang disediakan negara untuk kepentingan rakyat. Rakyat bisa menikmati sarana dan fasilitas umum dengan kemudahan layanan yang diberikan negara bahkan secara gratis, termasuk jalan tol yang semestinya siapapun boleh menggunakannya, tanpa harus bayar.
Negara berperan sebagai pelayan bagi rakyatnya bukan seperti penjual dan pembeli yang prioritasnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Semua bisa merasakan pembangunan infrastruktur ini ketika syariat Islam diterapkan. Hanya dengan diterapkannya syariat Islam, infrastruktur bisa diikmati oleh rakyat di negeri ini bukan untuk konglomerat.[MO/sr]
