Oleh : Sunarti
Mediaoposisi.com-Gencarnya pembangunan infrastrukur di negeri ini, seperti tumbuhnya jamur di musim penghujan. Di berbagai belahan bumi Indonesia, sedang digalakkan pembangunan proyek jalan tol.
Sebagaimana diberitakan tribunnews.com, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu prestasi yang berhasil dicapai pada 2018 lalu, yakni rampungnya Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya.
Dalam sambutannya saat menghadiri acara perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-58 PT Jasa Raharja bertajuk 'Fun Walk HUT Ke-58 Jasa Raharja', Menteri Budi mengatakan hal tersebut merupakan capaian yang luar biasa.
"Bahwa kita berhasil membuat tol Jakarta-Surabaya, satu prestasi yang luar biasa," ujar Budi Karya, dalam acara yang digelar di pelataran parkir Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019).
Tidak hanya di Pulau Jawa saja infrastruktur ini juga merambah ke luar Pulau Jawa. Proyek jalan tol terus berjalan.
Pelaksanaan diserahkan penggarapannya pada PT Hutama Karya dengan 24 ruas tol Trans Sumatera dengan total panjang mencapai 2.700 km. Dari 24 ruas tersebut, ada 11 ruas dengan total panjang 1.568 km yang menjadi prioritas pekerjaan hingga 2024 nanti.
Layaknya perisai, seharusnya pemerintah menjadi pelindung rakyatnya. Selain itu harusnya juga menjadi pelayan rakyat. Bukan sebagai perpanjangan bisnis tangan swasta, yang kebijakan dan tindak lanjutnya memberatkan rakyat.
Alih-alih memudahkan urusan transportasi, justru memberatkan rakyat yang hendak melintas nantinya. Karena ada tarif yang harus dibayar pada setiap kendaraan yang melintasinya/berbayar.
Seyogyanya ini tidak diberlakukan. Sebagai fasilitas umum, jalan tol ataupun jalan raya harusnya disediakan kepada seluruh rakyat. Siapa saja tanpa memandang miskin atau kaya.
Pemikiran yang sudah didominasi dengan kapitalis, melahirkan kebijakan yang hanya berpikir untung atau rugi.
Padahal seharusnya sebagai penyelenggara kebutuhan rakyat, pembangunan semata-mata untuk memenuhi hajat hidup rakyat. Bukan menjadikan proyek pembangunan sebagai lahan bisnis.
Sebagai pihak pemerintah seharusnya menjadi tangan pertama menyelesaikan proyek pembangunan di wilayahnya. Sebagaimana diberitakan di berbagai media, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang malah menantang pengusaha swasta nasional untuk membangun tol di luar Jawa.
Tantangan ia sampaikan untuk menjawab protes pengusaha yang menuduh pemerintahannya telah mengutamakan BUMN dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
Namun, tantangan tersebut ia berikan dengan perhitungan, keuntungan investasi yang akan diterima pengusaha tipis dibanding bila mereka membangun infrastruktur di Jawa.
Kecilnya keuntungan investasi tersebut tercermin dari Internal Rate of Return (IRR) atau keuntungan bersih yang bisa didapat jika swasta membangun proyek tersebut.
"Dengan IRR kecil dan rendah tersebut, siapa yang mau? Saya akan beri," katanya di Jakarta, Senin (25/9) malam.
Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur di luar Jawa berbeda. Dari kaca mata bisnis, pembangunan tol dan infrastruktur di luar Jawa kurang memberi keuntungan. Pembangunan, juga biasanya akan menelan dana investasi yang lebih besar jika dibanding di Jawa.
Atas dasar itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk menyerahkan mayoritas pembangunan tol di luar Jawa kepada BUMN. BUMN pun tidak dibiarkan bekerja sendirian.
Pemerintah memberikan sokongan berbentuk penyertaan modal negara (PMN) agar BUMN bisa menjalankan penugasan yang diberikan kepada mereka.
Kecilnya keuntungan tersebut pun diakui oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. Sebagai pengusaha, ia melihat pembangunan tol di beberapa daerah memang tidak masuk secara hitungan bisnis.
Pasalnya, untuk tol di luar Jawa, sampai saat ini volume kendaraan yang melintas masih terbatas. "Memang kalau keuntungannya kecil, swasta tidak tertarik, karena sebetulnya kembali lagi kalau hanya dari hitungan bisnis, kata presiden tentunya itu bukan yang ideal," ujar Rosan. (CNNIndonesia.com)
Jelaslah bagaimana landasan pembangunan infrastruktur adalah bisnis dengan pertimbangan untung rugi. Bukan pada kemurnian tugas pemerintah melayani rakyat. Belum lagi nantinya beban yang ditimpakan bagi pengguna jalan tol.
Bagi pengguna jalan harus merogoh kocek mahal untuk dapat melintasinya. Siapa yang diuntungkan? Kalau seperti ini, bukankah infrastruktur berbayar ini dipergunakan untuk rakyat yang berkantong tebal saja?
Harusnya jalan itu fasilitas umum mikik seluruh rakyat yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan disediakan secara gratis.[MO/AD]
