Oleh : Eli Maryati
Mediaoposisi.com-Salah satu partai pendukung calon presiden Joko Widodo yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan tidak akan mendukung peraturan daerah (Perda) berbasis agama, seperti halnya perda Syariah dan perda Injil untuk diterapkan di Indonesia.
PSI beranggapan, perda Syariah akan berpotensi meresahkan dan memecah belah masyarakat Indonesia yang sejak awal beragam. Sikap PSI itu kemudian menuai perdebatan dan bahkan dipermasalahkan oleh kelompok masyarakat dan partai oposisi.
Ketua umum PSI, Grace Natalie, secara runtut menjelaskan tiga misi partainya. Misi pertama PSI akan memproteksi para pemimpin reformis di tingkat nasional dan lokal dari gangguan para politikus hitam. Misi kedua PSI ingin mengkritik praktik pemborosan dan kebocoran anggaran parlemen. Misi ketiga PSI ingin mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di Indonesia.
Selain PSI yang menolak perda Syariah, Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dalam wawancaranya kepada media Tempo Sabtu,17 November 2018 menyatakan bahwa hukum Syariah dan sejenisnya merupakan hukum perdata yang tidak perlu di rancang karena adanya upaya perancangan itu hanya sia-sia dan hanya membuang waktu saja.
Lain halnya menurut putri presiden ke empat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid mengatakan perda yang memiliki potensi mendiskriminasi kelompok masyarakat minoritas tidak boleh ada di Indonesia. Beliau juga menilai hukum yang ada di Indonesia harus bersentuhan pada kepentingan masyarakat secara luas.
Buang Jauh Demokrasi
Apa yang terjadi di Indonesia terkait persoalan di atas tidaklah kasuistik. Hal tersebut merupakan pola atau sistem yang ingin diterapkan di seluruh dunia, yakni demokrasi yang tegak diatas Sekularisme dan Liberalisme.
Demokrasi adalah sebuah keniscayaan dalam sejarah dan peradaban umat manusia.Tidak banyak yang menyadari termasuk di kalangan Islam bahwa demokrasi adalah peradaban sampah yang layak di buang jauh-jauh. Telalu banyak cacat bawaan dalam demokrasi,terlalu banyak kerusakan yang di timbulkan Demokrasi. Karena itu, demokrasi sangat berbahaya.
Bahaya paling mendasar dari demokrasi adalah mengancam akidah umat Islam karena sisem ini telah merampas hak Allah SWT sebagai pembuat hukum ( lihat QS Almaidah (5): 44).
Sistem demokrasi juga bisa membuat kaum muslim menjadi kufur terhadap hukum- hukum Allah SWT karena memunculkan pandangan bahwa semua agama adalah sama. Akibat pandangan seperti ini tidak sedikit kaum muslim yang murtad ( keluar) dari ajaran Islam.
Selain pembelokkan akidah, dampak buruk dari demokrasi akan menyuburkan liberalisasi dan kebebasan. Akibat kebebasan berpendapat ide-ide yang menyerang Islam semakin berkembang seperti ; pendapat yang menyatakan bahwa Syariah Islam jika di terapkan akan mengganggu stabilitas, mengancam kemajemukan, menimbulkan disintegrasi, dan lain sebagainya. Begitu juga akibat kebebasan berperilaku tersebarluas pornografi dan pornoaksi.
Wahai Kaum Muslim, sungguh tidak mungkin Islam dapat berdampingan dengan demokrasi sekularisme karena sekularisme menciptakan kerusakan serta menyuburkan kemaksiatan. Sebaliknya,Islam apabila di terapkan akan menebar rahmat bagi semesta alam.
Karena itu, saatnya kita mencampakkan sekularisme lalu kita ganti dengan akidah dan Syariah Islam. Hanya saja penegakkan Syariah Islam membutuhkan tiga pilar utama, yaitu ; Ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan adanya peran negara yang menerapkan sistem pemerintahan Islam, itulah Khilafah ala minhaj an-nubuwwah.[MO/an]
