Oleh: Maslakha
Jokowi pun menegaskan persoalan politik dan agama harus dipisah, tidak boleh disatukan. "Inilah yang harus kita hindarkan. Jangan sampai dicampuradukkan antara politik dan agama, dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik," katanya. Jokowi meminta kepada para ulama Islam agar menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alalmin. (http://news.detik.com, 24/3/2017)
Padahal dari pernyataan itu, justru agamalah yang telah menjadi perekat kebinekaan bangsa Indonesia selama ini. Agama telah menginspirasi warga negara untuk hidup rukun, berdampingan, meski berbeda suku, keyakinan dan ras.
Keberagaman budaya, agama, dan ras adalah sesuatu yang wajar dan bisa diterima, karena hal tersebut adalah keyakinan masing-masing individu. Secara historis dan sosiologis kemerdekaan negeri ini tak lepas dari peran pejuang yang terinspirasi perintah agama untuk mengusir penjajah.
Pemisahan agama dari kehidupan politik, sekulerisme, justru yang menjadi penyebab negara terpuruk dan munculnya konflik horizontal. Ini bisa dipahami karena manusia menggurus kehidupan dengan aturan produk mereka sendiri. Artinya, mereka yang dominan merumuskan aturan sesuai dengan kepentingan mereka, dengan mengesampingkan peran agama.
Dalam pandangan sekuler, peran agama hanya dibatasi dalam masalah ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja. Oleh karena itu, seorang rohaniawan (kiai), peran mereka adalah di tempat ibadah, mengurusi masalah ibadah. Tidak dibenarkan seorang ahli agama (kiai) turut campur menggurusi negara, kalau pun mereka diminta pendapatnya hanya sebatas saran atau himbauan saja. Sementara dalam urusan kehidupan sehari-hari, menggurus negara, menggurus ekonomi dan perdagangan adalah urusan para birokrat, ekonom dan pengusaha.
Imam Al Ghozali mengatakan: “Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu tanpa pondasi akan runtuh dan sesuatu tanpa penjaga pasti akan hilang.” (Al-Iqtishad fi al-I’tiqad, Abu Hamid al-Ghazali, hal. 255-256)
Dengan di pisahkannya agama dari kehidupan,maka muncullah pernyataan majelis ulama Indonesia yang memperbolehkan bank syariah memakai dana non halal untuk kemaslahatan umat.hal ini di putuskan dalam rapat pleno Dewan syariah nasional(DSN) MUI,di Ancol Jakarta Kamis(8/11)yang di pimpin ketua MUI dan cawapres ma' ruf amin.
Hal ini bisa terjadi karena di sistem sekuler memang membolehkan.sudah tak aneh dan menjadi biasa ketika tiba dilegalkan bukan di hindari,dan yang menjadi miris hal ini di utarakan oleh seorang ulama yg keberadaannya menjadi corong umat.
Ulama yg seperti ini yang sudah terkena virus sekuler,memperbolehkan sesuatu yg di haramkan oleh Allah menjadi sesuatu yg halal.kebijakan yg bertentangan dengan syariat.
Perlu dipahami disini adalah makna politik. Dalam terminologi barat, politik berarti menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah tujuan. (Principe - Sang Penguasa, Machiavelli). Karenanya manfaat adalah asas mereka dalam meraih kekuasaan, selama bisa mengantarkan mencapai kekuasaan, apapun akan dikerjakan. Inilah yang terjadi dalam menggelola negara sekarang ini.
Dan ini menjadi bahaya saat umat tidak faham bagaimana perekonomian Islam,maka mereka akan mudah terjerumus ikut membenarkan hal itu.yg berarti menghalalkan riba.
Sungguh kini kita kehilangan para ulama yg mereka adalah warasatul anbiya' yg seharusnya mengemban amanah besar mengajarkan kepada umat menstandarkan halal haram berlandaskan Alquran dan as Sunnah bukan berlandaskan manfaat.
Saatnya memikirkan sistem alternatif yang akan mampu menyelesaikan persoalan umat,sistem sekuler saat ini harus segera di campakkan ganti dengan sistem yg mampu menjaga umat tetap terikat dengan Islam,yaitu sistem Islam.[MO/ge]
