Oleh : Nida Husnia
(Aktivis Mahasiswi Jember)
Mediaoposisi.com- Bahagianya Indonesia. Saat ini indonesia berhasil mencapai prestasi turunnya angka kemiskinan dibawah 10 % untuk pertama kali sepanjang sejarah. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 % yang berarti ada 25,95 juta orang miskin. (detikfinance.com)Kategori miskin yang ditetapkan BPS pada 2017 adalah mereka yang berpenghasilan dibawah 332 ribu perbulan atau 11 ribu perhari untuk tiap orangnya, bila keluarga beranggotakan 4 orang, maka 1, juta itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Pada 2018 BPS kembali menetapkan batas kategori miskin bila berpenghasilan dibawah 401 ribu atau setara dengan 13 ribu perhari untuk tiap kepala, bila keluarga beranggotakan 4 orang, maka 1,6 juta dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Menurunnya prosentase kemiskinan sepertinya belum kita rasakan. Meski hal ini menjadi capaian tertinggi semasa bergantinya kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia. Jokowi dinilai berhasil menjadi seorang presiden yang mampu menuntaskan kemiskinan.
Lucunya lagi, menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) mengungkapkan, garis kemiskinan ini dihitung berdasarkan kebutuhan kalori manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah : “Benarkah angka kemiskinan turun? Atau justru standard kemiskinan yang dinaikkan level?”
Berkaca pada fakta kenaikan harga yang terus melonjak baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan, 1,6 juta adalah rupiah yang sangat kecil dan jelas tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
Lebih dari itu, kini kurs dollar naik menjadi 14.400. Apakah berarti rakyat tak perlu sekolah karena itu tidak termasuk biaya kebutuhan dasar? Atau rakyat tak boleh sekedar makan bakso seharga 5 ribu karena itu juga bukan kebutuhan pokok?
Menteri keuangan sudah sepantasnya pandai berhitung dalam Matematika sederhana. Apalagi sekedar menjumlahkan harga kebutuhan dasar per bulan adalah hal lumrah yang semestinya dilakukan.
Namun, tidakkah pemerintah berpikir bahwa rakyatnya dibebani pajak yang terus naik nominalnya, juga harga air dan listrik, biaya sekolah dan perlengkapan belajar, uang saku dan uang belanja, dengan 1,6 juta? Mustahil dipenuhi.
Disisi lain pejabat negara berfoya-foya dengan pencalonan legislatif, jamuan hidangan-hidangan untuk para tamu, atau seperti Jokowi yang tercatat pada Desember 2017 dengan tagihan makan 15 juta bersama keluarganya.
Berbagai perhitungan yang dicoba di logikakan dengan Metamatika sebenarnya tak lantas membuat rakyat percaya. Meski dihitung dengan perbandingan dolar sedemikian rupa, fakta berbicara lebih jujur dari mulut penguasa. Sebab rakyat merasakan himpitan ekonomi yang mencekik meski pemerintah mencoba menjadi bijaksana dengan menyodorkan alasan-alasan ilmiah.
Angka kemiskinan kini turun, sudahkah anda merasa hidup sejahtera?[MO/sr]
