Oleh : Suwarni
(Komunitas Peduli Umat)
Mediaoposisi.com-Kebijakan pencabutan subsidi berdampak pada kenaikan harga migas (Elpiji,Pertamax), TDL,dll. Di kutip dari laman resmi pertamina, minggu 1/7/2018, PT Pertamina (Persero) akhirnya menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) non subsidi salah satunya adalah jenis Pertamax naik sebesar Rp 600/liter.
Pertamina beralasan kenaikan harga BBM tersebut di lakukan karena harga minyak dunia yang naik “alasannya bahan bakunya (minyak mentah) dunia yang naik” oleh karena itu pertamina menyesuaikan harga minyak dengan naiknya harga minyak dunia.
Begitu juga dengan LPG 3 kg non subsidi mulai 1/7/2018, akan serbu pasar nasional hal ini dipastikan oleh direktur utama PT .Pertamina (Persero) LPG 3 kg non subsidi dijual oleh Pertamina Rp.42.000/tabung,
Pertamina juga melayani tukar tambah dengan LPG 3 kg non subsidi dengan membawa Rp.81.500 di agen LPG dan Rp 84.500 untuk di SPBU, selama ini LPG non subsidi 12 kg dan 5,5 kg,jadi sekarang d buat 3 kg untuk masyarakat menengah ke atas yang tinggal di apartemen.
Menurut Mentri ESDM , Ignasius jonan menilai langkah PT.Pertamina Persero menaikan BBM non subsidi tidak berdampak pada mayoritas masyarakat karna pengguna BBM non subsidi hanya 14 persen dari penduduk Indonesia.
Kenaikan harga BBM sebenarnya bukan pertama kali dilakukan oleh rezim di negeri ini siapapun yang memimpin negeri ini, selama paradigmanya kapitalis-liberal maka kenaikan harga BBM sulit dihindari, penolakan yang dilakukan oleh Parpol hanya alat yang mereka gunakan untuk meraih kepentingan politiknya saja.
Seperti biasa alasan pemerintah menaikan harga BBM adalah untuk melaksanakan efisiensi anggaran. Pemerintah mengklaim selama ini tidak tepat sasaran, sebab lebih banyak dinikmati masyarakat kaya padahal dengan naiknya harga BBM ini bisa berdampak buruk pada perekonomian di Indonesia, semua harga – harga akan naik dari mulai harga sembako,pakaian, listrik, dll.
Hal ini akan menambah kesengsaraan masyarakat dan akan meningkatkan angka kemiskinan di tengah masyarakat, banyak sudah ragam cara dilakukan dalam mendistribusikan energi yang lambat laun masyarakat mau tidak mau harus menerima kenyataan di negerinya yang sumber energinya melimpah tapi tetap harus membeli BBM dengan harga yang mahal
SALAH KELOLA
Pangkal masalah ini adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistim politik demokrasi yang di terapkan di negeri yang mayoritas muslim ini. Sejak masa orde baru sampe sekarang kekayaaan alam Indonesia telah diserahkan dengan harga yang sangat murah kepada swasta dan asing melalui berbagai produk Undang-undang, seperti Undang-undang Migas, Undang-undang Minerba,
Undang-undang Penanaman Modal dan sebagainya. Semua Undang – undang yang memberikan peranan besar kepada swasta dan kapitalis asing ini, di sahkan oleh DPR tanpa ada upaya pencegahan sedikitpun. Semua ini berasas pada kepercayaan para penguasa dan pejabat di Indonesia pada sistim ekonomi liberalisme dan mekanisme pasar.
Di tambah lagi dengan mental korup mereka yang hanya berpikir untuk kepentingan diri mereka saja. Akibat lebih lanjut kekayaan alam kita sebagian besar dikuasai oleh asing sebagai contoh :
Eksplorasi Migas hampir 90 % dikuasai oleh asing dan swasta di antaranya Chevron 45% (AS) total 10 % (Prancis) Conaco 8 % (AS) Medco 6%, kemudian tambang emas sebagian besar dikuasai PT Freeport (AS) PT New mont Nusa tenggara ( AS ) Tembaga juga di kuasai Freeport ( AS ) dll. Semua ini terjadi lantaran Negara telah menjadikan sistem kapitalisme sebagai basis dalam pengelolaan ekonomi.
PENGELOLAAN SECARA ISLAM
Sebagai sebuah ideologi Islam memiliki sistem ekonomi yang khas didalamnya ada konsep bagaimana mengelola sumber daya alam ini menurut pandangan Islam, hutan,air dan energi adalah milik umum. Ini didasarkan pada hadis Rosullulah SAW “kaum muslim berserikat dalam tiga hal air, padang rumput, dan api”( hadis riwayat Abu daud, ahmad, Ibnu majah )
maka dari itu pengelolaanya tidak boleh di serahkan kepada swasta, tetapi harus dikelola sepenuhnya oleh Negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk.
Untuk pengelolahan barang tambang di jelaskan oleh Hadis Riwayat Imam At-Tirmizi dari Abyadh Bin Hamal yang menceritakan dirinya pernah meminta pada Rosul SAW untuk dapat mengelola sebuah tambang garam Rosul meluluskan permintaan itu tapi segera di ingatkan oleh seorang sahabat
“ wahai Rosullulah taukah engkau apa yang engkau berikan padanya ? sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir “ Rosul swt bersabda tariklah tambang tersebut dari dia ( HR At-Tarmizi )
Yang menjadi fokus dalam hadis ini tentu saja bukan ( garam) melainkan tambang nya . terbukti ketika Rosullulah SAW mengetahui bahwa tambang garam jumlahnya sangat banyak beliau menarik kembali pemberian itu.
Karna itu penarikan kembali pemberian Rosul saw dari Abyadh adalah ‘Ilat dari larangan individu untuk memiliki sesuatu yang menjadi milik umum. \
Termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandunganya sangat banyak. Karena itu menurut konsep kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam berbagai barang tambang yang jumlahnya sangat besar seperti Migas, Batu Bara, Emas, Perak, Besi, Tembaga, Timah dan sejenisnya termasuk milik umum yang tercakup dalam pengertian hadis di atas.
SEJAHTERAH DENGAN ISLAM
Sudah saatnya kita campakan Sistem Ekonomi Kapitalisme yang sudah menyengsarakan rakyat dan mencengkeram perekonomian kaum muslim dan menggantinya dengan Sistem Islam yang mampu mensejahterakan masyarakatnya dan menjadikan Negara sebagai pelindung dan pengurus umat.
Sebagaimana Sistem Islam yang pernah diterapkan pada masa kekhilafaan Islam selama ratusan tahun terbukti mampu mensejahterakan rakyatnya pada saat itu khilafah bahkan menjadi mercusuar bagi negara-negara lain di dunia.
Karna itu jika Indonesia ingin sejahtera tidak ada pilihan lain kecuali pada islam termasuk dalam mengelola kekayaan alamnya dalam hal ini Migas, Emas, Timah , Dll untuk kesejahteraan rakyatnya.
Dengan politik ekonomi Islam, kekayaan alam Indonesia akan jadi pos penerimaan negara yang sangat besar, ini berbeda dengan kondisi sekarang dengan saat pos penerimaan Negara dalam APBN justru di dominasi oleh swasta. Baik lokal maupun asing. Sedangkan rakyat tetap menderita. Kondisi ini tidak akan terjadi jika kekayaan alam di kelola berdasarkan Sistem Ekonomi Islam.[MO/sr]
