Oleh: Muhammad Suardi Basri - pengamat di Lingkaran Analisis (LARAS)
Di tengah kondisi politik yang sedang memanas, jelang pilpres, pada saat yang sama, kondisi ekonomi sedang mengalami turbulensi. Pasca ambruknya nilai tukar rupiah, Bank Indonesia (BI) ‘membunyikan bel’ untuk menyelamatkan rupiah dengan menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada pertemuan Jumat (29/6/2018). Praktis, kondisi ini memunculkan sinyalemen krisis sebagaimana yang dialami RI di tahun 98 yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Soeharta setelah berkuasa 32 tahun lamanya.
Namun, barangkali banyak yang tidak memahami bahwa sebenarnya, sejak 98, kita belum benar-benar keluar dari krisis alias sudah sejak lama pula, kita menderita krisis ekonomi yang tidak pernah ditemukan solusinya. Artinya, berikut indicator factual dan actual
RUPIAH SENANTIASA TAK BERDAYA
Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolas Amerika Serikat (AS). Pekan lalu, dolar AS berakhir di kisaran Rp 14.400. Sementara itu, analis perbankan, Muhamad Idrus, memprediksi dolar AS akan jatuh pada angka Rp 14.600. Antisipasi kemungkinan terburuk pekan depan, yaitu tembus Rp 15.000. Kami mengimbau dengan segera agar presiden bertindak," kata Idrus dalam keterangan tertulis, Senin (9/7/2018).
Salah satu faktor yang menjadi pemicu semakin melemahnya nilai tukar rupiah adalah meningkatnya aliran keluar modal asing dari negeri ini terutama yang berasal dari pasar saham dan dana obligasi. Indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok hingga 8,75% persen dan indeks pasar Surat Utang Negara (SUN) turun 2,58% secara year to date. Penurunan tersebut akibat aksi jual investor asing, di pasar saham dan SUN. Di pasar saham, investor asing mencatat transaksi penjualan bersih Rp 9,1 triliun di Juni 2018. Sementara secara year to date akumulasi net sell asing Rp 49,4 triliun. Maklum, hampir 60 persen kepemilikan di pasar saham dikendalikan oleh asing dan 38 persen di obligasi pemerintah. Liberalisasi sektor finansial membuat mereka bebas keluar masuk.
Keluarnya dana asing tersebut masih disebabkan oleh spekulasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, akan memulai menaikkan Federal Fund Rate. Implikasinya, suku bunga sektor perbankan di negara tersebut akan ikut naik. “Membaiknya” indikator ekonomi AS seperti menurunnya angka pengangguran ke level 5,5 persen, atau hampir sama pada posisi sebelum krisis finansial akhir tahun 2008 lalu, dapat menjadi alasan the Fed menaikkan suku bunga agar perekonomian AS tidak over heating. Namun demikian, semua itu masih spekulasi hingga Janet Yellen, gubernur the Fed benar-benar mengumumkan kenaikan tersebut.
Namun yang pasti, mata uang di banyak negara termasuk Indonesia telah mengalami fluktuasi yang cukup tajam dalam beberapa bulan terakhir. Krisis nilai tukar ini merupakan dampak dari kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar, tetapi sebagai komoditas. Krisis ini juga merupakan akibat dari misjudgment dan policy error. Dengan system mata uang kertas tanpa jaminan emas dan adanya bursa valuta asing, kurs mata uang suatu Negara yang lemah menjadi sangat rentan terhadap perubahan dan sangat mudah anjlok. Inilah yang sedang dan terus dialami Indonesia.
DEFISIT YANG BERULANG-ULANG
Krisis pada system moneter diatas diperparah lagi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah: perluasaan kebijakan impor bahan baku dan alat-alat produksi; peningkatan volume ekspor barang-barang konsumtif karena kelemahan produksi dalam negeri; perluasan investasi ke luar negeri; tidak stabilnya kurs dolar, rusaknya aparatur negara dalam mengelola Negara; keengganan sebagian eksportir menyimpan pendapatan dolarnya di dalam negeri akibat tingginya fluktuasi nilai tukar rupiah; dan sebagainya.
Pelemahan rupiah misalnya membuat biaya impor menjadi semakin mahal, khususnya BBM dan Gas, padahal sebelum pelemahan saja, posisinya sudah awas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas selama Januari-Mei 2018, sebesar USD 11,8 miliar, jauh lebih besar dibandingkan ekspor migas yang sebesar hanya USD 6,8 miliar atau mengalami defisit USD 5,0 miliar. Padahal ketergantungan Indonesia pada komoditas ini dan sejumlah bahan baku industry sudah sangat tinggi.
Defisit neraca pemasukan ini, jika tidak terlalu gawat, masih mungkin untuk diselesaikan jika negara itu secara mandiri mampu meng-cover-nya dengan kebijakan ekonomi yang tepat. Namun, ketimpangan itu akan berubah menjadi krisis jika negara tidak memiliki aliran dana yang cukup untuk meng-cover ketimpangan itu untuk sementara waktu, hingga negara itu mampu meningkatkan ekspornya dan meminimalisasi impornya; serta mampu membuat kebijakan dan langkah ekonomi dan politik untuk menyeimbangkan lagi neraca pembayarannya.
Namun dalam konteks kebijakan ekonomi Indonesia, hal itu tampaknya sulit, kalau tak mau dikatakan mustahil. Dalam hal penyelesaian defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan, misalnya. Pemerintah bereaksi dengan mempermudah penjualan komoditas primer. Kebijakan ini mungkin dalam jangka pendek bisa mengendalikan defisit, tapi upaya pendalaman sektor industri menjadi korbannya. Selebihnya, pemerintah juga alpa tentang penyebab utama terhadap peningkatan impor itu, yaitu percepatan liberalisasi perdagangan telah menyergap pasar domestik dalam jeratan barang internasional.
Sementara itu, dalam kasus defisit neraca transaksi berjalan problem yang tak pernah disinggung adalah kebebasan lalu lintas modal bagi PMA. solusi untuk mengatasi transaksi berjalan ini adalah: mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak ekspor padat karya, menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel, menetapkan pajak impor barang mewah, dan memerbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota.
Sekali lagi, kebijakan itu mungkin saja menolong dalam jangka pendek (namun dengan keraguan yang besar), tapi sama sekali sekali tidak menyasar masalah yang benar-benar terjadi. Tanpa berani mengubah aturan dan kebijakan PMA, maka soal defisit transaksi berjalan akan menjadi abadi.
Yang turut menambah beban persoalan. Untuk menutuf defisit transaksi berjalan dibiayai dari utang LN. Utang LN tadinya didesain untuk pelengkap APBN akhirnya berubah menjadi perangkap ekonomi (debt trap) yang muaranya adalah kebangkrutan ekonomi dan kehancuran negara
DISPARITAS KAYA DAN MISKIN MELEBAR
Ada penyebab krisis ekonomi lain yang tidak berkaitan dengan masalah mata uang maupun neraca pembayaran, yakni masalah distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Ketimpangan distribusi ini justru merupakan faktor dominan dalam sistem ekonomi kapitalis.
Bisa saja suatu negara dikatakan surplus pada neraca pembayarannya, dan mata uangnya juga stabil. Namun, jika barang, jasa, dan mata uang tersebut hanya dikuasai sekelompok manusia saja, tentu akan terjadi persoalan ekonomi pada sekelompok manusia lain, akibat ketidakmampuannya mengakses barang dan jasa. Atas dasar itu, masalah distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat merupakan masalah mendasar dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan Standar indeks gini yang merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, didapati kenyataan, pada zaman soeharto indeks gini mencapai angka 0,36 dan membuat puncak reformasi tahun 98.
Angka ini terus bertambah. Pada Februari 2016, Badan Pusat Statistik mengeluarkan data yang menunjukkan bahwa jumlah orang miskin naik dari 27,73 juta jiwa (10,96 persen jumlah penduduk) pada September 2014 menjadi 28,51 juta (11,13 persen) pada September 2015. Pada periode yang sama, rasio Gini, khususnya di perkotaan, naik dari 0,43 menjadi 0,47. Rasio Gini adalah rasio yang menggambarkan tingkat ketimpangan, semakin tinggi rasio ketimpangan semakin lebar.
Dari ketiga indicator ini, sudah menjadi dasar yang cukup untuk mengatakan bahwa krisis di Indonesia itu sempurna!!!.[]
from Pojok Aktivis
