Oleh: Evy Sulvy W
(Mahasiswi Peduli Ummat)
Mediaoposisi.com- Jakarta, CNN Indonesia – Data kemiskinan di tingkat nasional dan daerah laris manis dimanfaatkan menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Sejumlah calon kepala daerah berlomba memakai data isu kemiskinan baik saat kampanye maupun pada saat debat terbuka.
Kita ketahui bahwa setiap 5 tahun sekali negara kita yaitu Indonesia selalu melakukan pemilu besar-besaran. Dan pemilu ini serentak dilakukan diseluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi yang sangat dibingungkan adalah setiap pergantian Presiden ataupun Gubernur mengapa tingkat kemiskinan masih ada justru semakin meningkat ?
Dan perlu kita ketahui bersama bahwa mengadakan pesta pemilu itu sangat membutuhkan dana yang sanat besar. Dan uniknya setiap melakukan pemilihan presiden Indonesia menggunakan dana dari negara yaitu separuh APBN yang sangat besar nominalnya. Jadi pemilu bukan menggunakan uang perindividu atau tokoh, tetapi menggunakan APBN. Mengapa pemilihan presiden dibiayai tetapi masyarakat yang miskin dibiarkan begitu saja?
Maka dari sini dapat kita lihat bahwa negara hanya memfasilitasi para pemodal atau para pengusaha. Dimana letak keadilan Indonesia ? pancasila hanya sebagai slogan saja, tidak ada pembuktian yang senyatanya.
Seharusnya pemerintah fokus pada bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia ini bisa menurun bahkan bisa hilang. Bukan hanya Presiden saja yang selalu diganti, tanpa memberikan kesejahteraan dan perdamaian untuk seluruh masyarakatnya. Yang diberikan oleh para pemerintah hanya janji bulsit yang tidak pernah terwujudkan sedikitpun. Kami tidak butuh janji yang tidak pasti pak, kami butuh bukti yang nyata……(Bersambung)[MO/sr]
