VIVA – Kapolri Jenderal, Tito Karnavian menggelar rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Dalam rapat tersebut, Polri mengajukan tambahan anggaran Rp44,4 triliun.
Tito menjelaskan, penambahan anggaran ini untuk memperkuat penanganan terorisme hingga begal perampokan. "Untuk Pemilu, penanganan terorisme, potensi konflik sosial, kasus narkoba, kasus meresahkan masyarakat seperti begal perampokan. Dan perkuat penanganan kasus transnasional crime seperti human trafficking serta kejahatan lingkungan," kata Tito di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 5 Juni 2018.
Tito mencontohkan untuk penanganan kasus terorisme, Polri akan akan memperkuat satuan tugas Detasemen Khusus 88. "Saya ingin perkuat Satgas Densus yang selama ini hanya 16 Satgas, saya ingin jadi 34 Satgas tiap provinsi ada," ujarnya.
Tito menekankan, permintaan tambahan anggaran ini karena sebelumnya anggaran yang diajukan dalam surat Kapolri nomor B/1563/III/Ren.2.1/2018 per 14 Maret 2018 diusulkan rencana kegiatan Polri tahun 2019 sebesar Rp126,8 triliun. Jumlah itu dialokasikan untuk tiga pos belanja pegawai sebesar Rp49,9 triliun, belanja barang Rp36,5 triliun dan belanja odal Rp40,3 triliun, namun tidak dipenuhi seluruhnya.
Kemudian, pemerintah melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor S-269/MK.02/2018 dan nomor B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 per 16 April 2018 pagu indikatif ditetapkan sebesar Rp76,9 triliun. Termasuk tambahan anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp2,3 triliun.
Dengan adanya surat dari pemerintah tersebut, pengajuan Polri hanya disetujui 60,62 persen dari usulan awal Polri sebesar Rp126,8 triliun. Anggaran 2019 ini bahkan lebih kecil dari alokasi anggaran Polri di tahun 2018 sebesar Rp95 triliun.
Pemangkasan anggaran 2019 ini berdampak pada belanja pegawai hanya terpenuhi 86,49 persen dari usulan Polri. Padahal, belanja pegawai dialokasikan untuk peningkatan tunjangan kinerja personel polri yang mencapai 70 persen berdasarkan penilaian Kemenpan-RB.
"Sekarang baru 53 persen,sementara beberapa instansi lain sudah 100 persen. Saya sebagai pimpinan ada tambahan tunjangan kinerja agar kesejahteraan baik. Kalau baik maka bisa didorong kerja maksimal," ujarnya menjelaskan.
Atas dasar kekurangan itu, Tito meminta dukungan Komisi III DPR RI agar institusi yang dipimpinnya mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp44,4 triliun. "Kami berharap usulan kamu setujui DPR dan Pemerintah. Kami ingin anggaran ideal sesuai dengan kemampuan negara," katanya. (mus)
