Oleh : Mr Brav
Mediaoposisi.com- Indonesia tidak pernah merasakan 100% kemerdekaan karena sejak awal penyerahaan kedaulatan bangsa sudah dilandah tanggungan utang luar negeri. Hal ini dihasilkan dari kesepakatan pertemuan Konferensi Meja Mundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 27 Desember 1949.
Bangsa ini harus menelan piluh kemerdekaan dengan menanggung utang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 6,5 miliar gulden, meskipun akhirnya disepakati sebesar 4,5 miliar gulden
Utang Indonesia tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Untuk mendukung kinerja pemerintahan dan infrastruktur pembangunan di era Presiden Soeharto, Indonesia pun harus melajutkan kisah utangnya kepada IMF.
Sebab-akibat harus ditanggung negara ini. Dengan adanya peminjaman ini maka indonesia harus mengikuti permainan Post Program Monitoring (PPM) dari IMF di bawah skim Extended Fund Facility (EFF).
Bagaimana dengan hari ini ?
Saat pertama kali kedautalan negara ini terbentuk memang sudah memikul beban utang luar negeri sehingga hari ini kita tidak heran jika hari kita selalau mengalami surplus APBN dikerenakan pemerintah memaksakan diri untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur negara ASIA lainnya.
Munurut Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hafisz Tohir mengatakan “Kalau kita bicara APBN 2018, biaya yang paling tinggi adalah untuk infrastruktur, yaitu Rp 410 triliun. Tapi jangan salah, pembayaran utang kita lebih tinggi, yakni Rp 520 triliun. Artinya, APBN yang sebesar Rp 2.220 terilun tak lagi sanggup menutupi utang saat ini sehingga indonesia bermimpi melunasi utang dari APBN. Ya... paling gali lobang tutup lobang"
Dari awal memang negara ini terikat utang luar negeri yang terterah dalam “Letter Of Intent”. Siapapun presidennya maka utang bangsa ini terus menghantui karena ia hanya pamain baru yang akan melajutkan kisah-kisah yang terdahulu.[MO/sr]
