Oleh : Septa Yunis
Mediaoposisi.com- Lagi, pemerintah memberikan solusi yang tidak solutif. Setelah kebijakan impor beras, kali ini giliran rencana beras sachetan. Dilansir dari suaramerdeka.com (15/05/2018)
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya berencana membuat beras dalam kemasan sachet dengan ukuran 200-250 gram. Kemasan tersebut rencanaya bakal dibandrol dengan harga Rp 2.500/sachet. Pemerintah mengklaim, peluncuran beras sachet tersebut bertujuan untuk mengatasi agar harganya dapat terjangkau masyarakat, dengan beras sachet ini masyarakat berpenghasilan rendah bisa membelinya.
Bila dengan cara biasanya masyarakat harus membeli dengan harga Rp 8.000 sampai Rp 9.000 per kilonya. Kehadiran beras sachet dirasa malah memberatkan masyarakat, pasalnya jika di kruskan ke harga per kilo jatuhnya lebih mahal. 250gram = Rp 2.500, jika satu kilo butuh empat sachet beras, Rp 2.500 x 4 = Rp 10.000. padahal harga beras dipasaran saat ini dijual dengan harga Rp 8.500/kg sampai Rp 9.500/kg.
hal ini tidaklah memberikan solusi yang tepat, melainkan menambah beban rakyat yang semakin terpuruk, walaupun pemerintah mengklaim beras dalam kemasan sachet tersebut adalah beras dengan kualitas premium.
Pemerintah melalui Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan kualitas beras dalam kemasan sachet ini adalah kualitas bagus, "Ini kan kualitas ada dengan jaminan kemasan ini tidak kena udara, setahun tahan, kutu juga nggak masuk,". Meskipun pernyataan pemerintah tentang kualitas berat sachet, hal ini belumlah membuat masyarakat bernafas lega. Masih ada kekhawatiran akan kualitas beras sachet.
Karena bulog pernah menggolontorkan beras yang tak layak konsumsi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Budi Waseso selaku Direktur Utama Perum Bulog dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), "Bagaimana mungkin beras yang sudah rusak itu diperbaiki? Sehingga, Bulog harus memaksa beras yang sudah tidak boleh lagi dikonsumsi," kata Buwas di gedung parlemen, Rabu (23/5/2018). (CNBCIndonesia.com).
Buwas menjamin hal itu tidak akan terjadi lagi. Meskipun demikian, belum bisa menjamin kualitas beras sachet yang akan segera dipasarkan di tengah masyarakat.
Dengan memberikan solusi seperti ini, pemerintah justru menunjukkan kelemahan fungsi negara dalam meriayah umat atau mengurusi rakyat. Malah terkesan main perhitungan dengan rakyat. Inilah salah satu ciri rezim neoliberalisme, dimana intervensi negara hanya ada dalam aspek sangat minimum atau malah tidak ada sama sekali. Rezim saat ini sangat berkiblat pada Amerika Serikat yang menerapkan neoliberalisme sebagai landasan kebijakan ekonomi.
Neoliberalisme sendiri berakar dari gagasan Adam Smith dalam bukunya Wealth of a Nations, yang kemudian di kenal dengan istilah laissez-faire. Neoliberalisme menetapkan manusia ideal adalah manusia yang memperlakukan segala hal disekelilingnya sebagai modal untuk meraih laba. Mengacu pada prinsip neoliberalisme, rezim saat ini sudah bisa dibilang penganut neoliberalisme. Apapun dijadikan modal untuk meraih laba tak terkecuali hal itu membuat rakyat semakin hidup merana.
Solusi Islam Mengatasi Masalah Pangan
Dalam sistem Islam, tugas Negara adalah menjamin semua kebutuhan pokok bagi rakyatnya, termasuk pangan. Karena demikian pentingnya maka negara akan menjamin persediaan pangan ini, dalam kondisi apapun. Dan tugas mengupayakan kebutuhan primer tercukupi bagi rakyat ini wajib dimaksimalkan oleh negara. Hal ini terjadi karena sistem ekonomi islam lah yang diterapkan.
Sistem yang mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Karena Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perorangan. Tidak pula dari sudut pandangsosialis yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara.
Di dalam sistem islam negara mampu mengurusi semua rakyatnya karena mempunyai APBN yang kuat. Dan alokasinya pun harus sesuai dengan syari’at. Selain itu negara mampu mengoptimalkan SDA yang ada. Sejatinya kekayaan negeri ini adalah milik umat haram menyerahkannya kepada swasta, baik dalam maupun luar negeri. Dengan demikian negara mampu meriayah umat tanpa harus mengeluarkan kebijakan yang malah menyengsarakan rakyat.[MO/sr]
