Oleh : MERLI UMMU KHILA
Mediaoposisi.com- Menjelang Pilkada serentak 2018,Publik di gegerkan dengan insiden tercecernya ribuan E-KTP di Jalan Simpang Salabenda, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang,Kabupaten Bogor,Sabtu Siang, 26 Mei 2018,selain di Jalan Simpang Salabenda, ribuan E-KTP juga ditemukan di Jalan Raya Sawangan, Depok (Viva.co.id . 29 Mei 2018),
jatuh nya ribuan E-KTP dalam beberapa dus dari sebuah truk terbuka yang ternyata bermuatan bangku dan lemari yang di bawa dari kantor mendagri di Pasar Minggu.
Mengapa hanya untuk KTP saja pemerintah tidak becus mengurusnya?.bayangkan dari pembuatannya saja sudah di Korupsi bahkan di katakan Mega Korupsi karena negara di rugikan sampai 2.3 triliun,jika di bandingkan dengan kasus korupsi yang telah di tangani KPK,dugaan korupsi e-KTP mengakibatkan potensi kerugian negara terbesar.
Miris sekali jika melihat kenyataan bahwa Rakyat masih banyak yang tidak mempunyai e-KTP dikarenakan proses yang berbelit-belit atau alasan Blangko kosong
E-KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) berbasis Elektronik dari awal pembuatan saja sudah banyak kontoversi, banyak sekali keluhan dari masyarakat yang sudah perekaman tapi tak kunjung mendapat E-KTP dengan alasan dari kehabisan Blanko, Padahal kartu identitas ini sangat di perlukan bagi masyarakat apalagi yang setiap hari berpergian jauh.
Ketika di temukan pada sidak di Kantor Mendagri ada 805 ribu ribu E-KTP yang diklaim Invalid. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat?, apalagi KTP merupakan dokumen bukti diri yang rentan sekali di salahgunakan,apalagi dalam waktu dekat ini akan di seleggarakan Pilkada serentak.
Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa bisa saja KTP tersebut di salahgunakan untuk Pilkada, masyarakat banyak menduga KTP tersebut bisa di gunakan oleh orang yang tidak mempunyai hak pilih yang di fasilitasi pihak tertentu demi kemenangan partainya.
Ini lah bobrok nya system demokrasi ketika memilih pemimpin berdasarkan suara terbanyak maka setiap tim kemenangan akan melakukan apa saja demi suara, jadi sangat memungkinkan jika seorang calon pemimpin yang tidak memenuhi syarat tapi ketika di mempunyai suara banyak maka akan menang,
lihat saja yang dilakukan calon-calon pemimpin yang mulai mencari simpati rakyat, entah itu blusukan,menyantuni pesantren bahkan sudah ada yang mengiklankan diri, itu semata-mata demi suara, jauh dari kata ikhlas.
Apa lagi yang bisa di percaya dari pemerintah saat ini?.
Apa Upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat?. hampir semua kebijakannya mengundang kontraversi, keadaan akan terus seperti ini bahkan berganti pemimpin pun tidak ada jaminan indonesia bisa bangkit dari keterpurukan,karena bukan hanya pemimpinnya yang salah tapi systemnya yang salah,
system yang membuat para pemimpin tunduk patuh pada aturan yang di buat manusia bukan aturan Allah sang maha Pengatur, dan pemimpin yang tujuan hidup nya hanya materi, bukan semata-mata demi kesejahteraan rakyat. Tidak ada solusi terbaik untuk negeri ini selain islami, kembali lah ke system yang sudah 13 abad memimpin 2/3 dunia.
Siapa yang tidak mengakui kegemilangan system islam maka di tidak pernah membaca Sejarah. Sedangkan demokrasi belum sampai 1 abad sudah terlihat kebobrokan di semua segi. Jadi manusia memang tidak bisa menjalankan kehidupan tanpa aturan yang diberikan oleh penciptanya , jika manusia memilih mengatur hidup nya dengan aturan yang di buat manusia juga maka tunggu lah kehancuran akan menghampiri. [MO/sr]
