Oleh : Nurul Fadhilah, S.Pd
Mediaoposisi.com- Jelang pilkada 2018 dan pilpres 2019, umat harus cerdas dalam memilih pemimpin. Serba serbi kampanye di tahun politik ini sama terlihat ditahun-tahun sebelumnya.
Mulai dari blusukan, sebar sembako dan money politik juga masih terjadi ditengah masyarakat. Ada yang blusukan ke sawah, pasar, rumah ibadah, pesantren, makan siang bersama warga, bahkan menonton film di bioskop.
Modal pencitraan dan tebar pesona paslon dilakukan untuk meraih simpatik masyarakat khususnya umat Islam yang memegang suara terbanyak di negeri ini. Maka wajar jika yang awalnya anti Islam kini mendadak islami dengan gaya busana dan model blusukannya. Anehnya minim kapasitas sebagai calon pemimpin. Apakah umat yang cerdas akan memilih pemimpin yang hanya memiliki modal tersebut? Tentu tidak.
Memilih pemimpin merupakan bagian dari permasalahan politik. Dan politik merupakan permasalahan yang sudah ada sejak zaman Nabi. Pada masa Rasulullah saw hidup, beliau adalah pemimpin umat Islam.
Setelah beliau wafat maka digantikan oleh sahabat beliau Abu Bakar melalui musyawarah. Umat Islam pun membai’atnya sebagai pemimpin. Lalu pada akhir hidupnya Abu Bakar memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap penting dalam Islam. Kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Sebagai umat Islam kita wajib mendukung pemimpin yang telah dibai’at selama pemimpin tersebut menjalankan syari’at.
Dalam konsep Islam, seorang pemimpin harus memiliki kriteria tertentu. Beriman dan bertaqwa, menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, amanah, mampu menjalankan roda kepemimpinan, bertanggung jawab dan tidak meminta jabatan sebagaimana sabda Rasulullah
“Sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya.” (HR.Muslim).
Namun dalam sistem demokrasi siapapun bisa menjadi pemimpin meski tak memiliki kapasitas. Jika memiliki uang, siapapun bisa langgeng maju ke pentas politik menjadi pasangan calon. Maka wajar pemimpin yang dihasilkan pun akan jauh dari kriteria pemimpin dalam pandangan Islam. Padahal menjadi pemimpin adalah tugas berat dengan memikul amanah besar yang penuh dengan tanggung jawab.
Berulang kali pemilihan umum dilakukan baik pada tingkat legislatif dan eksekutif. Berulang kali berganti pemimpin, namun kondisi Indonesia semakin kronis. Mulai dari kemiskinan yang terus meningkat. Lapangan pekerjaan yang kian sempit ditambah masuknya tenaga kerja asing asal cina dengan mudah(
Pendidikan semakin parah, kesehatan yang semakin mahal dan pergaulan yang semakin bebas. Fakta yang mengejutkan seorang siswi SMK di Purwokerto, Jawa Tengah tega membunuh bayi yang baru saja dilahirkannya dengan 11 tusukan karena malu bayi tersebut adalah hasil hubungan diluar nikah(TribunNews.24/1/2018).
Ditambah lagi dengan keberadaan narkoba ditengah masyarakat kian mengkhawatirkan. Baru saja kita mendapat kabar tentang penyelundupan narkoba sebanyak berton-ton. (Liputan6.21/2/2018).
Melihat berbagai krisis yang terjadi di Indonesia, tentu kita butuh solusi konkrit yang mampu menyelesaikannya. Sebab dalam sistem kapitalis negara bertugas sebagai regulator bagi rakyat untuk mengendalikan sumber daya alam yang harusnya negaralah yang mengelola dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan umat. Maka wajar kemiskinan tak kunjung terselesaikan. Semakin jomblang terlihat si kaya semakin kaya.
Dan si miskin semakin miskin. Jauh berbeda dengan sabda Rasulullah saw, “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka” (HR. Ibnu Asakir, Abu Nu’aim). Sejatinya seorang pemimpin haruslah mendahulukan kesejahteraan rakyatnya kemudian dirinya. Sebab tau bahwa jabatan itu adalah amanah.
Sebagaimana Umar bin Khattab yang memikul sendiri gandum untuk diberikan langsung kepada rakyatnya yang tidak makan. Abu Bakar yang meminta Aisyah untuk memeriksa hartanya untuk segera memberikannya ke baitul maal jika bertambah selama beliau menjadi pemimpin.
Maka bergantinya rezim tentu bukan solusi, sebab dari dulu hingga saat ini permasalahan hidup manusia tak kunjung selesai bahkan kondisi Indonesia semakin ironis.
Bergantinya pemimpin dengan kriterianya dalam pandangan Islam seperti di atas dan mengganti sistem dengan sistem yang berasal dari Dzat Yang Maha Sempurna tentu akan membawa kita kepada penyelesaian masalah.
Sudah saatnya Indonesia beralih kepada sistem yang menghasilkan pemimpin yang amanah dan mampu menerapkan hukum Allah Swt yang akan memberi keberkahan kepada kita semua. Tentu sistem itu bukanlah sistem buatan manusia.
Melainkan sistem yang berasal hanya dari Allah Swt. Karena hanya dengan penerapan Islam secara kaffah(total) maka Indonesia akan keluar dari berbagai krisis seperti saat ini.[MO]
