Menko Darmin Kembali Terkecoh Data, Kali Ini soal Garam Industri
Berita Islam 24H - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali terpusingkan dengan data garam industri yang tidak sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, ia juga bingung dengan data beras yang disajikan Kementerian Pertanian (Kementan) dan BPS.
Usai menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait garam untuk industri, Menko Darmin menceritakan, hal-hal yang dibingungkannya selama rapat.
Secara aturan impor garam industri harus melalui rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hanya saja, yang tahu seberapa banyak kebutuhan industri adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
"Dalam diskusi itu kemudian jumlahnya berapa menterinya tidak tahu tapi Dirjen nanya jumlahnya berapa, pada waktu jumlahnya berapa? Memang terjadi perbedaan pendapat," tuturnya di kantornya, Jakarta, Jumat (19/1/2018).
Kementerian Perindustrian menyampaikan angka kebutuhan industri dari data semua perusahaan yang membutuhkan garam sebanyak 3,7 ton juta ton per tahun. Dari KKP berdasarkan rapat mereka dengan BPS itu meminta impor garam industri hanya 2,2 juta ton.
"Kemudian kita tanya BPS datanya dari mana? memang tahu industrinya. Kemudian dia (BPS) mulai bilang ya sebenarnya sampel, lah ini datanya semua industrinya? Ini mana yang benar? Akhirnya BPS bilang sebenarnya data kita juga 3,66 juta tapi memang KKP tetap meminta rapat kita sebelumnya 2,2 ya 2,2 lah," tuturnya.
Sebagai pimpinan rapat, Darmin pun akhirnya mengambil keputusan supaya kejadian tahun lalu tidak terulang, di mana sudah ditetapkan ternyata kurang, maka keluar rekomendasinya memutuskan 3,7 juta ton untuk diimpor.
"Tapi itu enggak sekaligus juga paling berapa kemampuannya sebulan nanti dalam perjalanannya juga kita bisa lihat. Masuknya enggak buru-buru nggak kayak beras," ujarnya.
Untuk diketahui, naiknya harga beras kelas medium beberapa waktu ini menjadi suatu polemik di tengah Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa data produksi beras Indonesia surplus. Polemik tersebut berlanjut, setelah pemerintah akhir memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras melalui Perum Bulog. [b-islam24h.com / okezone]
