Oleh: Lalang Darma B. - Praktisi Media
Sebagian politisi, jurnalis dan pengamat politik mungkin telah memahami pencampuradukan istilah 'radikalisme', 'Islam' dan 'Muslim', bahkan di masyarakat ada yang menganggap bahwa gerakan-gerakan yang diklaim radikal melakukan indoktrinasi negatfve kepada anak-anak mereka. Propaganda deradikalisasi memicu kebencian sebagian masyarakat terhadap terhadap aktivis dan gerakan-gerakan Islam yang ‘dicirikan’ anti kebinekaan.
Apa yang terjadi sampai sekarang adalah berkembang desas-desus melalui medsos dan obrolan di berbagai lini masyarakat. Namun, kaum sekuler menghakimi gerakan Islam yang kritis sebagai anti NKRI dan harus dimusnahkan eksistensinya di mata publik. HTI sebagai simbol gerakan perlawanan terhadap kapitalisme dan penguasa kapitalis dibubarkan.
Ada yang perlu disorot ketika pemerintah bersikeras mengaitkan kebijakan kontra-radikalisme sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menguatkan nilai-nilai Islam. Mereka tidak fair menyikapi nilai-nilai ini 'radikalisme' - seperti penegakan syariah Islam, tolak pemimpin kafir, solusi sistem, ekonomi Islam, dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, seruan kembali mengadopsi sistem politik Islam, mereka secara sengaja menghubungkan hal ini dan kemudian memberi label ini sebagai 'radikalis'. Muslim kemudian diharapkan untuk menentang seruan-seruan mereka semua sebagai ide 'radikalisme' dan mengadopsi nilai liberal sekuler.
Masyarakat harus menyadari bahwa kebijakan kepada kaum muslim semakin agresif karena kekuatan umat Islam makin kuat dan kelemahan nilai liberal sekuler dan pengusungnya melemah. Hari ini Muslim Indonesia secara intelektual tidak yakin untuk mengadopsi nilai-nilai liberal sekuler. Mereka memiliki kesadaran yang makin kuat, ini karena efek dakwah gerakan-gerakan Islam yang istiqomah mengedukasi umat secara rapi. Mereka bisa melihat ketidakadilan dan ketidaksetaraan sistem kapitalis. Mereka dapat melihat bahwa sistem demokrasi tidak hanya melahirkan politisi curang, namun juga politisi korup di tempat-tempat seperti Indonesia, Pakistan dan Bangladesh! [IJM]
