Oleh: Yudi Sasono - Pemerhati Kebijakan Publik
Awal tahun ini pemerintah kembali mengambil kebijakan untuk melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton, kali ini beras tersebut didatangkan dari Vietnam dan Thailand. Indonesia sebagai negara agraris yang subur seharusnya berpotensi menjadi negara yang swasembada hasil pertanian terutama beras. Namun, untuk sekian kalinya tahun-tahun berganti, rezim terus mengandalkan impor dengan dalih mengendalikan harga pasar.
Sesungguhnya selama ini terdapat kesalahan fatal paradigma tentang perekonomian. Dimana ada proses pencampur-adukan antara sistem ekonomi dengan ilmu ekonomi. Mau tidak mau kesalahan ini merambat pada segala sektor, termasuk dalam paradigma pemenuhan pangan.
Selama ini dalam proses pemenuhan pangan hanya bertumpu pada angka-angka. Dimana jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan pangan (ambil contoh beras) menghasilkan jumlah angka yang seharusnya dipenuhi dalam produksi beras. Hanya berputar masalah itu. Kemudian bagaimana beras itu sampai ke tiap mulut masyarakat? diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Ini artinya, meski angka produksi telah terpenuhi belum tentu distribusi beras merata ke seluruh masyarakat, karena tidak semua masyarakat mampu membeli beras berdasarkan faktor-faktor tertentu.
Seharusnya, dalam distribusi pangan ini membutuhkan mekanisme khusus yang ditopang berdasarkan suatu sudut pandang sistem tertentu. Bukan diukur hanya sekedar dari ilmu ekonomi yang bertumpu pada hitungan matematis saja. Sistem itu mengatur proses distribusi secara komprehensif sehingga produksi pangan mampu tersalur secara merata ke seluruh masyarakat. Tidak sekedar diserahkan pada mekanisme pasar.
Jadi, logika pemerintah harusnya jangan hanya memikirkan bagaimana agar harga beras tidak melonjak sehingga dengan dalih itu melakukan impor beras. Paradigma kapitalis itu yang harusnya diubah. Produksi beras boleh menggunakan hitungan matematis, ketika angka produksi telah terpenuhi selanjutnya dibuatkan mekanisme yang memudahkan agar hasil produksi tersebut mampu terdistribusi secara merata ke seluruh rakyat. Boleh jadi melalui subsidi pangan atau mekanisme lain. Jika hanya mengandalkan pengendalian harga, namanya "tangelamun" alias sia-sia. Produksi terpenuhi, namun tidak semua rakyat mampu mendapatkannya, karena cara satu-satunya masyarakat dipaksa untuk beli, bagaimana bagi yang tidak mampu beli?. Kalau begini peran pemerintah tak ada bedanya dengan para tengkulak beras, sangat jauh dari tugas pelayan masyarakat.
Meski selama ini ada program beras bagi masyarakat tak mampu, namun benarkah program itu telah berhasil menyejahterakan masyarakat? belum lagi buruknya kualitas beras tersebut selalu menjadi keluhan utama di masyarakat. Duh! [IJM]
