Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku impor beras 500 ribu ton merupakan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), guna menambah pasokan beras dalam negeri, sebab stok beras di Bulog berada di bawah angka 1 juta ton.
"Berdasarkan arahan Bapak Wakil Presiden dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) pada tanggal 9 Januari 2018, impor beras dapat dilakukan jika Cadangan Beras Pemerintah atau stok beras Bulog di bawah 1 Juta ton," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Jakarta, Kamis (18/1).
Diketahui hingga 17 Januari 2018 stok beras PS0 (Public Service Obligation) Perum Bulog sebesar 854.947 ton, termasuk CBP (Cadangan Beras Pemerintah) sebanyak 134.646 ton. Sementara itu, rata-rata penyaluran OP (Operasi Pasar) mulai tanggai 31 Desember sampai 17 Januari 2018 sebesar 8.902 ton/hari, maka rencana penyaluran 13 Januari sampai 31 Maret 2018 sebesar 462.918 ton, sehingga perkiraan sisa stok pada 31 Maret 2018 sebesar 142.029 ton.
Tak hanya itu, Enggar juga menjelaskan, berdasarkan pantauan harga yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten/Kota, harga beras medium sejak awal Desember 2017 terus menunjukkan kenaikan. "Dikarenakan berkurangnya pasokan beras medium di pasar rakyat. Rata-rata harga beras medium nasional berada di tingkat Rp. 10.969 per kilogram," kata dia.
Harga yang ada saat ini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 9.450 per kg untuk Propinsi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB dan Sulawesi, sebesar Rp 9.950 per kg untuk Propinsi Sumatera lainnya, Kalimantan dan NTT dan sebesar Rp 10.250 per kg untuk Propinsi Maluku dan Papua.
"Dari 7 Region, hanya region Maluku dan Papua yang harganya berada di bawah HET. Sedangkan 6 region lain masih di atas HET dengan kisaran gap 5,5 persen 16,7 persen terbesar di region Jawa-Lampung-Sumsel," ujarnya.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas harga beras yang dapat merugikan masyarakat. Kementerian Perdagangan telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi hal tersebut di antaranya, melakukan Operasi Pasar dan Pemantauan Stok Beras di berbagai wilayah untuk menghindari adanya penimbunan beras yang dilakukan oleh spekulan. Namun, upaya tersebut belum dapat menekan kenaikan harga beras.
"Dengan kondisi demikian, di mana stok CBP pada Bulog di bawah 1 Juta ton dan adanya kenaikan harga yang melonjak berkisar antara 10 persen sampai 19 persen di berbagai daerah, maka Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan untuk melakukan impor beras keperluan lain," tegas dia
JK Anggap Mendag Kurang Pengetahuan
Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali berkomentar soal kisruh impor beras 500 ribu ton untuk menjaga harga dan cadangan beras nasional, yang sempat salah importir. Pria yang akrab disapa JK itu menduga kisruh terjadi karena Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kurang memahami aturan yang berlaku.
JK Anggap Mendag Kurang Pengetahuan
Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali berkomentar soal kisruh impor beras 500 ribu ton untuk menjaga harga dan cadangan beras nasional, yang sempat salah importir. Pria yang akrab disapa JK itu menduga kisruh terjadi karena Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kurang memahami aturan yang berlaku.
"Mungkin Menteri Perdagangan kurang mempelajari aturan yang ada," ujarnya saat ditanyai awak media di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa, 16 Januari 2018.
Sebagaimana diketahui, kisruh impor beras 500 ribu ton bermula saat Kementerian Perdagangan memutuskan melakukan impor via PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, bukan Badan Urusan Logistik (Bulog). Padahal, menurut Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, sudah ditetapkan bahwa Bulog yang ditugaskan melakukan impor demi stabilisasi harga beras.
Kementerian Perdagangan sempat berkilah bahwa PPI ditunjuk karena beras yang akan diimpor berjenis khusus, bukan umum, walau nantinya dijual dengan harga eceran tertinggi medium. Bulog, menurut Kementerian Perdagangan, hanya boleh mengimpor beras umum.
Belakangan, keputusan Kementerian Perdagangan itu menimbulkan kisruh dan kecurigaan dari berbagai pihak. Salah satunya Ombudsman RI, yang menduga impor itu mengabaikan prinsip kehati-hatian, mulai tidak melibatkan Bulog hingga dilakukan menjelang musim panen. Pada ujungnya, pemerintah mengganti tugas impor dari sebelumnya PPI menjadi Bulog, sesuai dengan aturan.
JK melanjutkan, penggantian importir beras dari PPI ke Bulog tidak menimbulkan masalah sejauh ini. Asal negara dan jumlah beras pun tak berubah, tetap dari Thailand dan Vietnam dengan total 500 ribu ton, tapi varietasnya saja yang diganti.
"Jadi bukan lagi beras khusus," ujar JK. Adapun anggaran yang akan dipakai untuk impor beras jenis medium (umum) tersebut adalah Rp 15 triliun. Sebelum tugas impor dipindahkan ke Bulog, beras yang dipesan PPI berjenis khusus dengan tingkat kepecahan 0-5 persen dan direncanakan tiba akhir Januari.
Merdeka/tempo
Merdeka/tempo
