Oleh: Aminudin Syuhadak - Dir. LANSKAP
Lembaga pemerintahan Indonesia sedang menderita krisis kepercayaan, dimana yang Angka kasus korupsi tahun lalu masih tinggi, Agenda reformasi birokrasi menjadi slogan umum tiap negara demokrasi, termasuk Indonesia untuk menekan laju korupsi hingga ke tingkat daerah supaya praktik-praktik penyimpangan itu dapat ditekan. Selama beberapa bulan kemarin dan mungkin bulan mendatang, elit politik mencoba untuk membasmi ‘korupsi’, sementara pemerintah berada dalam posisi mengobral SDA Indonesia ke Negara-negara raksasa dengan harga murah, atas nama investasi.
Melansir Transparency.org, Senin (13/3/2017), DPR menggantikan Polri untuk duduk di peringkat pertama. Peringkat setelahnya ditempati oleh institusi birokrasi dengan 50 persen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 47 persen, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan 45 persen.
tul, korupsi telah menjadi norma di seluruh dunia, E- KTP hanyalah satu contohnya di Indonesia. Dunia yang didominasi oleh nilai-nilai kapitalisme yang mentuburkan praktik korupsi. Sementara umat Islam masih berharap pertobatan untuk para koruptor yang tercyduk, nilai-nilai Kapitalistik yang mengilhami mereka tidak dapat diperbaiki lagi, tidak ada harapanyang bisa memperbaiki ideologi kapitalisme yang gagal.
Semua ini karena sistemnya salah. Mereka sebenarnya adalah hasil dari sistem materialistik demokrasi-kapitalistik ini. Sistem kapitalisme sekuler menguntungkan sekelompok kecil orang kaya di puncak masyarakat yang menghasilkan miliaran uang melalui sistem yang merugikan masyarakat. Sebuah sistem yang telah menyebabkan hancurnya kehidupan keluarga, keruntuhan keuangan dan korupsi di kepolisian dan parlemen. Maraknya kasus korupsi beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa rapuhnya sistem demokrasi ini. Dan ada pelajaran bagi umat Islam, yang mencari perubahan nyata dari masalah besar yang mereka hadapi saat ini. [IJM]
