Gerindra-PDIP Isyaratkan Minta Jaksa Agung Dicopot
Opini Bangsa - Waketum Partai Gerindra Fadli Zon setuju dengan kritikan PDIP bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo lebih mengedepankan kepentingan politik dalam penegakan hukum. Ia pun meminta mantan politikus Nasdem itu dievaluasi.
"Kalau menurut saya itu penilaian yang wajar, dari dulu saya yang trmasuk berpendapat begitu," ujar Fadli Zon di komplek parlemen, Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Menurutnya, ia menyarankan jika ada pergantian kabinet atau resfhufle Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung harus dari kalangan profesional agar tidak ada kepentingan politik dalam penegakan hukum.
"Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk Kejagung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik sehingga tidak dijadikan kasus-kasus itu untuk kepentingan partai politik atau ada semacam conflict of interest jadi saya kira memang patut harusnya dievaluasi," ungkap Wakil Ketua DPR RI itu.
Sebelumnya, Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menilai, kinerja Kejaksaan Agung jalan ditempat dalam menegakan hukum.
Hal tersebut, kata Trimedya, salah satunya faktor yakni Jaksa Agung berasal dari partai politik.
Hal tersebut dikatanya dalam seminar nasional refleksi hukum akhir tahun PDIP 2017, di Hotep Acacia, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).
"Yang kita soroti adalah Kejaksaan. Sebenarnya kalau kita melihat Kejaksaan, Kejaksaan hanya jalan di tempat. Bahkan, mohon maaf, kecenderungan saat ini, kesulitan terbesar kalau jaksa agungnya dari partai politik," ujar Trimedya Panjaitan. [opini-bangsa.com / tsc]
