KPK Didesak Usut Tuntas Kasus e-KTP dan Dugaan Keterlibatan Menteri Yasona Laoly
Opini Bangsa - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut tuntas penanganan terhadap kasus dugaan korupsi proyek pembuatan KTP elektronik. Usut tuntas tersebut tidak hanya berhenti pada Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto saja.
“Kami juga mendesak agar KPK juga memproses secara hukum terhadap nama-nama lain yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK dalam kasus korupsi proyek E-KTP,” kata Juru Bicara Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (GERTAK) Andrianto SIP dalam keterangan tertulisnya yang diterima aktual.com, Kamis (22/11).
Gertak, sambung Andrianto, rencananya juga akan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuj memberikan dukungan spirit kepada KPK dalam menuntaskan kasus tersebut, yang diduga juga melibatkan Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly saat dirinya masih menjabat sebagai politikus dari fraksi PDI Perjuangan itu.
“Segera tabgkap juga Yasona Laoly atas pertimbangan sebagai Menteri hukum dan ham saat ini sungguh mencoreng lembaga yang goof governance nawa cita Presiden Jokowi. Karena, jelas jaksa KPK dalam sidang tuntutan terhdap terdakwa Irman dan Sugiarto menyebutkan Yasona Laoly sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP menerima 84 ribu USD atau sekitar Rp1.1 miliar,” papar dia.
“Untuk itu, KPK juga harus menyegerakan Yasona Laoly karena dengan jabatannya dapat menimbulkan abuse of power,” tambahnya.
Kendati demikian, masih kata Andrianto, Gertak memberikan apresiasi kepada KPK yang telah menersangkakan dan menahan Setya Novanto dalam kasus e-KTP
“Apresiasi terhadap KPK didasarkan atas pertimbangan bahwa tersangka adalah Ketua lembaga tinggi negara. Dalam konteks ini, KPK telah membuktikan kepada publik bahwa tidak ada yang kebal hukum di negeri ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, rencannya aksi demonstrasi akan berlangsung pada Jumat 24/10/2017 bertempat di Gedung baru KPK Jl HR Rasuna Said Jakarta Selatan yang akan dihadiri 200 orang masa aksi. [opinibangsa.info / akt]
