Golkar Yogya Galang Dukungan Bekukan Pimpinan Pusat
Opini Bangsa - Dewan Pimpinan Daerah DI Yogyakarta menggalang dukungan untuk membekukan kepengurusan pusat partai itu menyusul hasil rapat pleno yang dianggap mengecewakan.
Golkar Yogyakarta mengklaim, sedikitnya 21 dewan pimpinan daerah tingkat I (setingkat provinsi) yang menghendaki Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Mereka menginginkan segera ditentukan kebijakan-kebijakan strategis dan taktis untuk penyelamatan Golkar setelah sang ketua umum Setya Novanto berstatus tersangka korupsi dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"DPD I dan kekuatan lain wajib membekukan DPP, jangan menganggap Partai Golkar milik DPP. Golkar milik rakyat Indonesia," kata Ketua Partai Golkar Yogyakarta, Gandung Pardiman, pada Rabu, 22 November 2017.
Gandung menyoroti lima butir keputusan rapat pleno pimpinan pusat Partai Golkar, antara lain, pertama, penunjukan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai putusan praperadilan yang diajukan Setya Novanto; kedua, Pelaksana Tugas berakhir kalau Novanto memenangkan praperadilan; dan ketiga, Novanto mengundurkan diri sebagai ketua umum kalau kalah prapradilan.
Butir keempat, keputusan strategis harus melibatkan ketua harian, sekretaris jenderal, bendahara, dan ketua koordinator bidang; dan kelima, keputusan soal posisi Novanto sebagai Ketua DPR menunggu vonis sidang praperadilan.
Lima keputusan itu, menurut Gandung, "sudah nyata mengancam keselematan partai." Baginya, itu ibarat jurus pencak silat yang digabung dalam perminan catur; tarik-menarik kepentingan faksi pendukung Novanto dengan faksi yang berseberangan.
"Kubu pro-SN (Setya Novanto)," katanya, "masih menggurita dalam rapat tersebut; sedangkan kubu pro-perubahan masih solid dalam perjuangannya."
Satu hal yang terang dalam keputusan itu, dia berpendapat, hasil rapat pleno tak mempertimbangkan sedikit pun aspek keselamatan Partai, perasaan kader di daerah, dan opini masyarakat tentang citra Golkar. Dampaknya ialah Golkar akan tersudut dengan berbagai komentar negatif setiap hari selama beberapa bulan mendatang.
Maka, Gandung menyimpulkan, Munaslub mendesak segera diselenggarakan meski tetap harus sesuai prosedur dan aturan organisasi Golkar. "Langkah terpahit adalah daerah membuat presidium dan membekukan DPP," ujarnya. [opinibangsa.info / vv]
