Negara Menjadi Bancakan Taipan dan Asing
Bagaimana penomena meningkatnya utang luar negeri pemerintah melebihi utang luar negeri swasta. Pada era pemerintahan jokowi utang luar negeri swasta cenderung menurun atau berkurang, meskpun pada Q2 2017 sedikit mrningkat. Namun sebaliknya utang luar negeri pemerintah terus meningkat lebih tinggi dibandingkan peiode sebelumnya. Selain itu utang BUMN juga mengalami peningkatan.
Ada indikasi bahwa utang luar negeri swasta indonesia telah berakumulasi sangat besar. Sehingga swasta tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk dapat mengambil utang. Swasta memanfaatkan pemerintah untuk memgambil utang luar negeri yang besar. Selanjutnya utang luar negeri pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai mega proyek yang dikerjakan oleh swasta di Indonesia. dengan demikian swasta tidak perlu berhutang lagi, karena toch proyek proyek peemrintah akanjatuh ketangang swasta yang merupakan oligarki politik nsdionsl.
Bukti bahwa swasta memanfaatkan pemerintah untuk mengambil utang jumlah besar terlihat dalam kasus akuisisi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) oleh Arifin Panigoro (MEDCO). Akusisi saham mayoritas Newmont tersebut dilakukan dengan dana tiga bank BUMN yakni Mandiri, BNI dan BRI yang diberikan kepada MEDCO. Jadi kesimpulannya bahwa swasta, taipan tidak perlu mengambil utang luar negeri sendiri, cukup memanfaatkan pemerintah yang berkuasa.
Utang luar negeri pemerintah sejak masa pemerintahan Jokowi meningkat sebesar Rp. 547,37 triliun lebih. Utang luar negeri pemerintah saat ini mencapai Rp. 2,298,80 triliun lebih. Sementara utang luar negeri swasta pada era pemerintahan Jokowi hanya meningkat Rp. 19,1 triliun lebih. Utang luar negeri swasta secara keseluruhan saat ini sebesar Rp. 2,227,6 triliun lebih. Secara keseluruhan total utang luar negeri pemerintah dan swasta atau disebut utang luar negeri Indonesia saat ini adalah sebesar Rp. 4,526,4 triliun lebih. Nilai ini diukur berdasarkan kurs Rp. 13.500/USD.
Seluruh sumber daya ekonomi difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, MRT, LRT, kereta cepat, pembangkit listrik, agar meningkatkan nilai valuasi aset aset yang menjadi sumber daya bisnis di dalam negeri terutama aset aset swasta sehingga mereka tidak mengalami kebangkrutan akibat utang yang sudah menggunung.
Sisi lain dalam rangka menghemat anggaran pemerintah memangkas semua jenis subsidi yakni menghapus subsidi premium dan rencana menghapus secara keseluruhan subsidi solar. Dengan demikian maka penjualan BBM sepenuhnya akan menggunakan mekanisme pasar. Pemotongan anggaran untuk rakyat ini tentu menuai pujuan taipan dan asing.
Itulah sebabnya berbagai kebutuhan dasar rakyat meningkat. Listrik telah mengalami kenaikan ratusan persen sejak pemerintahan Jokowi dimulai. Meskipun pada saat yang sama daya beli masyarakat merosot. Sekarang harga /tarif listri tidak lagi ditetapkan memalui mekanisme politik namun hanya berdasarkan pembukuan PLN. Sementara PLN sekarang menanggung utang yang sangat besar. Seluruh utang PLN tersebut dibebankan kepada tarif listrik yang harus dibayar oleh masyarakat.
d. Proyek Penjarahan BUMN
BUMN merupakan aset terakhir yang dimiliki bangsa Indonesia. keberadaan BUMN yang seikelola sesuai amanat konstitusi merupakan penegasan bahwa negara ini masih ada, bekas negara masih tersisa. Sehingga untuk memasitikan bahwa negara sudah tidak ada lagi maka BUMN harus dilenyapkan dan asetnya harus dijarah sekaligus. Itulah yang sedang berlangsung.
Pertamina merupakan salah satu BUMN yang tengah dibangkrutkan dengan berbagai cara, mulai dari pemberlakuan kebijakan yang aneh aneh, pencabutan subsidi BBM, pemberlakuan BBM satu harga, BBM penugasan kepada Pertamina, tender BBM PSO, mega proyek infrastruktur migas yang didanai dengan utang. Oligarki penguasa menempel bagai parasit memeras dan menghisap pertamina dengan berbagai cara yang kami uraikan berikut ini.
Memaksa Pertamina menerapkan sistem gross split; Pemerintah memaksa Pertamina memberlakukan gross split untuk uji coba sistem baru di sektor hulu menggantikan cost recovery. Perusahaan asing umumnya menolak sistem ini. Sistem gross split adalah perubahan dari sistem cost recovery. Dengan sistem ini maka seluruh biaya eksplorasi dan eksploitasi migas dibebankan kepada kontraktor. Kebijakan ini menyebabkan Pertamina rugi karena tingkat harga minyak yang rendah, sementara biaya yang dikelurkan untuk eksplorasi dan eskploitasi migas cukup besar, dikarenakan ladang ladang migas pertamina adalah sumur tua.
Memaksa Pertamina memberlakukan BBM satu harga ; pemerintahan Jokowi memaksa pertamina agar memberlakukan BBM satu harga seluruh Indonesia. Seluruh biaya memberlakukan BBM satu harga ini dibebankan kepada Pertamina. Sementara Pertamina pada satu sisi harus bersaing dengan perusahaan swasta yang lain menurut mekanisme pasar, pada sisi lain harus menjalankan tugas pemerintah.
Memaksa Pertamina menjual BBM penugasan; pemerintah menugaskan Pertamina menjual BBM satu harga dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sementara harga yang ditetapkan pemerintah tersebut berada pada level yang merugikan pertamina. Hingga 30 Juni 2017, kerugian ditaksir mencapai US$ 957 juta atau sekitar Rp 12 triliun. Kerugian penjualan Premium maupun Solar itu termasuk juga dari Program BBM Satu Harga.
Pemerintah secara sistematik menghapus subsidi BBM dan membebankan biaya produksi dan distribusi BBM kepada Pertamina; Subsidi yang diterima Perusahaan Pertamina sebesar USD1.8 miliar selama 2016, periode sebelumnya 2015 sebesar USD3.3 mliar, Tahun 2014 sebesar USD12.5 miliar. Negara menghapus subsidi bensin secara menyeluruh pada bulan Januari 2015.
Pemerintah, kementrian dan lembaga, BUMN lain, berhutang BBM dalam jumlah besar kepada Pertamina. Utang BBM tersebut belum jelas kapan akan dibayar kepada pertamina. Akibatnya pertamina mengalami kesulitaan keuangan. Satu contoh adalah adanya utang pemerintah ke Pertamina sebesar Rp 24 triliun yang belum dibayarkan. Ditambah dengan utang TNI sebesar 10 triliun.
Membiarkan Pertamina dalam kubangan utang; utang pertamina saat ini cukup besar, sekitar 10 miliar dolar atau lebih dari Rp. 130 triliun. Utang tersebut diperleh dari institusi keuangan internasional yang harus dibayarkan cicilan dan harus dilunasi setelah jatuh tempo. Namun karena banyaknya tugas yang dibebankan kepada Pertamina mengakibatkan keuangan Pertamina tergerus.
Mamaksa Pertamina membangun mega proyek infrastruktur dengan dana utang. Berdasarkan catatan Reuters, Pertamina memperkirakan akan menghabiskan sekitar USD17 miliar atau 226 triliun dalam tiga tahun ke depan untuk meningkatkan produksi migas dan memperluas kapasitas penyulingannya. Semua dana tersebut akan diperoleh dengan menekan pertamina agar mengambil utang dalam jumlah besar.
Memaksa Pertamina kembali menjalankan proyek RON 88. Padahal sebelumnya premium atau RON 88 akan dihilangkan dengan berbagai alasan dan argumentasi. Namun sekarang muncul wacana baru untuk kembali ke RON 88. Padahal pertamina telah berusaha menggeser pola konsumsi masayarakat dari Premium ke Pertalite. Namun diduga karena ada pemain baru yang masu masuk ke Pertamina maka RON 88 mau dikembalikan. Kondisi ini menggambarkan Pertamina menjadi ajang bancakan pemain migas yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Memaksakan sistem tender BBM Publik Service Obligation (PSO) ; Pemerintah melakukan tender BBM PSO yang dihasilkan oleh produksi dalam negeri (?) dan BBM impor (?) untuk memperoleh harga termurah dan infrastruktur yang lengkap, yang pada akhirnya pasti akan dimenangkan oleh Pertamina . Sehingga tender BBM PSO bersifat mubasir dan terindikasi mengandung motif politik tertentu. Seharusnya distribusi BBM PSO menggunakan sistem penugasan kepada Pertamina dan tidak perlu tender.
Tidak hanya Pertamina, PLN mengalami hal yang sama. Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PLN, menjadi ajang bancakan oligarki politik untuk mengeruk uang bagi kepentingan pribadi dan golongan. Pemerintah melalui berbagai regulasi memecah belah unit usaha PLN menjadi unit-unit bisnis yang dikuasai oligarki.
Pemerintah telah menjadikan PLN sebagai pasar bagi bisnis infrastruktur impor, baik yang baru maupun bekas. Oligarki menjadikan PLN sebagai pasar untuk menjual batubara mahal, gas mahal, dan solar mahal. Pembangkit milik PLN dimatikan secara sistematis, sementara pembangkit swasta disediakan pasar dan harga yang sangat menguntungkan.
Sumber internal PLN yang paling terpercaya mengatakan bahwa mereka tidak berdaya menghadapi permainan politik. Mereka dipaksa menjalankan proyek tidak masuk akal 35 ribu megawat, mereka dipaksa membiayai pengeluaran infrastuktur yang tidak rasional, mereka dipaksa membeli energi dengan harga yang sangat mahal, yang semua itu harus ditutup dengan utang PLN.
Sekarang ini utang PLN kepada lembaga keuangan internasional telah mendekati Rp 300 triliun ditambah utang lain-lain berakumulasi mendekati Rp 500 triliun. Semua utang itu adalah biaya bagi sebuah ambisi penguasa yang sangat besar. Ambisi yang mengakibatkan PLN berada di tepi jurang kebangkrutan yang menyakitkan.
Hal tersebut membuat PLN sebentar lagi ambruk, karena tidak sanggup menanggung beban utang dan resiko utang yang meningkat. Ditambah lagi statement yang diluncurkan Menteri Keuangan, semakin menimbulkan ketidakpercayaan para pemilik uang, dan PLN siap-siap menghadapi debt para collector. Padahal Sri Mulyani otak di balik pencabutan subsidi listrik yang menyebabkan keuangan PLN sekarat.
Seluruh mitra bisnis PLN yakni para pemberi utang, para pemasok infrastuktur, para vendor, para pedagang batubara dan gas untuk PLN, para pemilik pembangkit swasta, para penjual pulsa listrik, semua untung besar. Pihak PLN membeberkan fakta ada pengusaha pemasok batubara bisa mendapatkan hingga Rp 100 triliun dalam enam bulan terakhir karena kenaikan harga batubara.
Apa yang terjadi pada PLN bukan lagi bisnis, karena di dalam dunia bisnis itu saling menguntungkan. Ada yang untung besar dan ada yang untung kecil. Ini juga bukan sekedar neoliberalisme. Ini adalah penjarahan keuangam terhadap PLN yang bermuara pada penjarahan terhadap uang rakyat yang tengah sekarat.
Menjelang Pemilu 2019, BUMN menjadi sasaran paling empuk oligarki penguasa untuk mengeruk uang. Akibatnya biaya penyediaan BBM menjadi mahal, harga BBM yang diterima rakyat menjadi mahal, tarif dasar listrik menjadi mahal. Seluruhnya merupakan proyek ambisus penguasa untuk mengeruk uang dengan merampas aset negara, memperkaya penguasa, swasta dan asing dan memiskinkan rakyat, namun memperkaya penguasa. ini bukan lagi neoliberalisme semata, tapi penjarahan terhadap negara dan rakyat oleh asing dan taipan.
Salamuddin Daeng
