Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkapkan ada hal-hal lainnya yang dibicarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selain rencana program Padat Karya pada pertemuan bersama petinggi media di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Teten mengatakan, pada kesempatan ini Jokowi juga berdiskusi soal Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang baru saja disahkan DPR pada pekan lalu.
"Ya tadi bicara soal Perppu Ormas, percepatan infrastruktur dan soal daya beli, saya kira sekitar itu," ucap Teten di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Teten yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa pembicaraan soal Undang-undang Ormas menyangkut wacana revisi isi aturannya, terutama mengenai individu yang bisa dipidaa karena terlibat ormas yang diduga berlawanan dengan ideologi bangsa.
"Kemungkinan revisi setelah ditetapkan jadi Undang-undang karena ada beberapa catatan, terutama soal pemidanaan terhadap orang yang terlibat dalam ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.
Teten menegaskan, Undang-undang Ormas bukan hanya menyasar kepada kelompok radikal yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila, tapi juga kelompok kiri yang menjunjung prinsip serta ajaran dari komunisme.
"Jadi, ada yang berbicara soal Perppu Ormas dan ada yang berbicara soal daya beli. Soal daya beli, tadi sudah dijelaskan. Daya beli memang dibandingkan tahun lalu, konsumsi masyarakat agak turun di semester 1 tapi semester 3 ini konsumsi mulai membaik. Kalau dilihat dari pajak, itu ada pertumbuhan yang luar biasa," ungkapnya.
Politikus PDIP ini lalu menyampaikan, berdasarkan data pemerintah tercatat pertumbuhan penerimaan pajak kuartal tiga dibandingkan tahun lalu terus mengalami pertumbuhan.
"Industri tumbuh 17,8 persen. Perdagangan tumbuh 18,5 persen, pertambangan cukup tinggi 24 persen. Transportasi tumbuh 9,4 persen dan jasa perusahaan itu 14,2 persen dan pertanian 30 persen. Jadi, kalau dilihat dari penerimaan pajak memang ekonomi kita bergerak. Tapi tadi Presiden menjelaskan bahwa kita mesti tumbuh di atas 5 persen," paparnya.
Untuk itu, ia menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM hingga peningkatan investasi.
"Termasuk juga kemudahan-kemudahan bisnis harus terus digenjot, supaya kita tumbuh ke depan lebih baik. Mudah-mudahan di atas lima persen," pungkasnya. (inilah)
