Pidato Soal Rohingya, 5 Klaim Suu Kyi Ini Diragukan Kebenarannya
Berita Islam 24H - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, memberikan pidato mengenai krisis Rohingya yang telah lama dinanti. Ini adalah pidato pertama kalinya Suu Kyi mengenai situasi di negara bagian Rakhine di mana kritik internasional terhadap diri dan pemerintahannya terus meningkat.
Namun, berbicara lebih dari 30 menit dalam bahasa Inggris, banyak klaim yang dibuat dalam pidatonya yang agak meragukan. Bahkan ada yang bertentangan dengan temuan laporan resmi yang ditugaskan oleh pemerintah dan disusun oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan.
Berikut adalah lima klaim yang meragukan dari pidato peraih Nobel Perdamaian itu seperti dikutip dari CNN, Selasa (19/9/2017).
1. Mencari penyebab eksodus etnis Rohingya
Pernyataan Suu Kyi bahwa pemerintahnya tidak mengetahui akar penyebab eksodus sangat aneh, terutama karena dia berulang kali merujuk pada laporan Kofi Annan, Laporan Akhir Komisi Penasehat Negara Rakhine.
Laporan tersebut, yang dirilis pada bulan Agustus, mengidentifikasi beberapa masalah utama, termasuk tidak diakui kewarganegaraan Muslim Rohingya, tantangan sosio-ekonomi yang dihadapi Rakhine, dan tindakan polisi dan militer di negara bagian tersebut.
"Operasi militer dan polisi berikutnya menyebabkan puluhan ribu Muslim melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh. Sementara Myanmar memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya sendiri, sebuah respon yang sangat militeristik tidak mungkin membawa perdamaian ke wilayah tersebut," kata laporan tersebut.
"Kecuali tindakan bersama - yang dipimpin oleh pemerintah dan dibantu oleh semua sektor pemerintah dan masyarakat - segera diambil, kita berisiko kembalinya siklus kekerasan dan radikalisasi lainnya, yang selanjutnya akan memperdalam kemiskinan kronis yang menimpa Negara Bagian Rakhine," kata Annan dalam sebuah pernyataan.
2. Myanmar tidak takut dengan pengawasan internasional
Suu Kyi mengatakan bahwa dia mengetahui perhatian dunia yang terfokus pada Myanmar saat ini, namun mengatakan bahwa pemerintahnya tidak takut pada pengawasan internasional.
"Jika Anda tertarik untuk bergabung dengan kami dalam usaha kami, beri tahu kami," tambahnya. "Kami dapat mengatur agar Anda mengunjungi daerah ini dan meminta (mereka yang telah tinggal) mengapa mereka tidak melarikan diri, mengapa mereka memilih untuk tinggal di desa mereka."
Sementara situasinya mungkin berubah setelah pidato Suu Kyi, akses ke Negara Bagian Rakhine telah sangat terbatas pada media, kelompok hak asasi manusia, dan diplomat.
Pada bulan Desember, Kofi Annan juga mengkritik penolakan pemerintah terhadap akses kelompok dan LSM lainnya terhadap Rakhine untuk memberikan bantuan.
3. Sebagian besar warga Rakhine tidak ikut eksodus
Negara bagian Rakhine memiliki populasi sekitar 3,1 juta, sekitar satu juta di antaranya adalah Muslim Rohingya.
PBB memperkirakan bahwa lebih dari 400 ribu Rohingya telah tiba di Bangladesh sejak 25 Agustus. Mereka bergabung dengan sekitar satu juta orang Rohingya yang telah berada di sana selama periode kerusuhan sebelumnya.
Awal bulan ini, pemerintah mengatakan 176 dari 471, atau 37,4% dari semua desa Rohingya kosong, dan 34 desa lainnya sebagian ditinggalkan. Dalam pidatonya, Suu Kyi mengatakan, 50% desa Muslim masih utuh.
Suu Kyi tidak menggunakan kata "Rohingya" dalam pidatonya untuk menggambarkan Muslim yang tinggal di Rakhine, jadi sulit untuk memastikan apakah dia mengacu pada seluruh populasi negara bagian, atau secara khusus populasi Rohingya yang PBB dan yang lainnya katakan telah terpengaruh secara tidak proporsional. dengan kekerasan baru-baru ini.
"Rohingya" adalah istilah yang dikenakan secara politis di Myanmar dan pemerintah telah berulang kali menolak untuk mendukungnya.
Satu-satunya saat Suu Kyi mengatakan bahwa kata tersebut selama pidatonya adalah ketika dia merujuk pada kelompok militan ARSA - Arakan Rohingya Salvation Army.
4. Semua orang di Rakhine memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan
Suu Kyi mengklaim bahwa Rohingya memiliki akses ke layanan yang sama seperti tetangga non-Muslim mereka. Klaim ini bertentangan dengan laporan Kofi Annan yang menemukan bahwa umat Islam, khususnya orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, "kehilangan kebebasan bergerak."
"Pembatasan gerakan memiliki berbagai dampak merugikan, termasuk berkurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan, memperkuat pemisahan komunal, dan mengurangi interaksi ekonomi," bunyi laporan tersebut.
Selain itu, ditemukan bahwa akses terhadap kesehatan sangat rendah di dalam komunitas Muslim di bagian utara dan tengah negara. Di beberapa daerah, umat Islam menghadapi hambatan diskriminatif yang mencegah adanya layanan keselamatan yang tersedia agar tidak diakses.
5. Tidak ada operasi pembersihan sejak 5 September
Pada akhir Agustus, militan Rohingya menyerang dan membunuh 12 petugas keamanan, menurut media pemerintah Myanmar, yang memulai babak terakhir tindak kekerasan.
Kelompok hak asasi manusia dan pengamat lainnya mengatakan bahwa serangan tersebut ditanggapi dengan operasi militer dan keamanan utama yang mencakup serangan helikopter dan pembakaran desa Rohingya. Pengungsi juga mengatakan kelompok non-Muslim dipersenjatai dan didorong untuk menyerang tetangga Muslim mereka.
Upaya pemerintah untuk "memulihkan keadaan normal" berhasil, kata Suu Kyi. "Sejak 5 September, tidak ada bentrokan bersenjata dan tidak ada operasi pembersihan," klaim Suu Kyi.
Namun, citra satelit yang diperiksa oleh Amnesty International tampaknya menunjukkan lebih dari selusin desa terbakar dan kebakaran sejak tanggal tersebut.
Human Rights Watch mengatakan 62 desa dibakar antara tanggal 25 Agustus dan 14 September. [beritaislam24h.info / snc]
