Ketua DPC PDIP yang Juga Wawali Surabaya ini Heran Film G30S/PKI Kembali Diputar
Berita Islam 24H - Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana heran dengan pemutaran film G30S/PKI yang dibuat pada era Presiden Soeharto. Wisnu pun mempertanyakan maksud dari ajakan nonton bareng (nobar) film tersebut.
"Saya melihatnya begini. Era reformasi waktu itu sudah jelas dan semua ahli sejarah mengatakan, film G30S/PKI era Soeharto itu banyak sejarah yang dibelokkan," kata Wisnu kepada wartawan di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Jalan Kapuas, Sabtu (23/9/2017).
Wisnu yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini mengatakan, dirinya justru heran dengan orang-orang yang sekarang harus menonton film G30S/PKI produksi zaman Orde Baru itu.
"Saya justru heran kalau ada orang sekarang harus ditonton lagi (film G30S/PKI). Ya kalau memang ingin menonton, bukan nonton film G30S/PKI yang sejarahnya dibelokkan. Tapi membikin film baru dengan sejarah yang benar. Itu (film) kan ada kesan doktrinisasi yang disampaikan oleh Soeharto waktu itu," ujarnya.
Wisnu mengatakan film tersebut dibelokkan sejarahnya tapi masih terus digembar-gemborkan untuk melihatnya lagi.
"Mereka terus gembar-gembor. Kalau kita melarang, nanti dibilang PKI. Jadi ya repot. Kalau nggak dilarang, semua tahu kok bahwa film itu bukan sejarah yang benar 100 persen. Ini yang harus diluruskan di masyarakat," ucapnya.
Wisnu pun balik bertanya dengan orang yang menggembar-gemborkan menonton film G30S/PKI tersebut.
"Kita tanyakan kalau mereka getol mau nobar film G30S/PKI, sebetulnya dalam rangka apa. Kalau mau belajar sejarahnya yang benar dong. Masak mau belajar sejarah yang ditipu-tipu. Kita lihat dulu niatnya. Kalau niatnya bikin sensasi, ya monggo-monggo saja," tuturnya.
Meski begitu, Pemkot Surabaya tidak bisa melarang warganya untuk menonton film tersebut. Namun, Wisnu ingin orang menyaksikan film tersebut tanpa harus dipaksa.
"Kita bebaskan rakyatnya mau nonton. Semua juga sudah tahu kalau film G30S/PKI itu bukan yang murni. Monggo mau menonton silakan, asal jangan ada paksaan. Jangan sampai memaksa nobar, diwajibkan. Dan kalau tidak nonton dipecat. Tidak ada paksaan, itu yang kita jaga," jelasnya.
Meski demikian, Wisnu mengatakan Pemkot Surabaya akan bersikap pasif dalam terkait rencana nobar film tersebut. Pasalnya, hal tersebut bukan merupakan instruksi presiden.
"Pemerintah kan beda institusinya. Kalau presiden yang mengintruksikan untuk pemerintahan semua, ya kita gelar. Ini kan tidak. Jadi kita pasif saja," tandasnya. [beritaislam24h.info / dtk]
