Utang pemerintah Indonesia tercatat senilai Rp 3.706,52 triliun hingga Juni 2017. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah menambah utang sebesar Rp 1.166 triliun di periode 2015-2017 yang diklaim penggunaannya untuk kegiatan produktif, seperti membangun infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, sampai dengan meningkatkan perlindungan sosial.
Menurut Aminudin Syuhadak Direktur Lembaga Analisis Kebijakan Ekonomi dan Politik (LANSKAP), jika beban utang luar negeri suatu negara itu fluktuasinya mencapai 30 %, maka dalam level bahaya. Bahaya yang patut diperhatikan adalah faktor perekonomian yang dibangun dari ketergantungan pada utang yang menjadi penyebab utama bahaya bagi perekonomian negara.
“Utang luar negeri terus naik, dan selama negara didekte oleh asing, maka Indonesia sampai kiamat tak akan mampu menghadapi kekuatan asing,” katanya kepada berkibarnews.com Kamis (3/8).
Ia menegaskan semangat kemandirian dan kerja keras harus terus-menerus ditumbuhkan, baik di kalangan pemerintahan, pengusaha, maupun rakyat, secara keseluruhan. Mental sebagai pengutang harus dihilangkan.
“Meski jumah utang terus bertambah, pemerintah nampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan perkembangan tersebut. Pemerintah berpijak pada ukuran rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang terus mengalami penurunan. Padahal rasio utang terhadap PDB bukanlah ukuran mutlak yang menggambarkan masalah utang negara.” Imbuhnya.
Amin mengingatkan, sebuah malapetaka jika jumlah dan beban utang pemerintah dianggap aman sehingga sinyal-sinyal bahaya utang diabaikan. “Ingatlah sebelum krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, pemerintah juga mengabaikan peringatan para pengamat ekonomi. Jadi stop utang luar negeri” Pungkasnya. (ldp)
