KABARNASIONAL.INFO - Peningkatan pemanfaatan gas domestik di Indonesia adalah problem dan tantangan. Direktur Forum Kajian Kebijakan Energi (FORKEI) Firdaus mengatakan “Pemerintah selalu memberi kejutan kepada masyarakat yang semakin membuat rakyat terbebani. Penghasilan rakyat yang pas-pasan bahkan tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan pokok, ditambah lagi dengan ‘hadiah kejutan’ dari Pemerintah tersebut tentu akan semakin menambah beban hidup masyarakat yang sudah menggunung.” Tuturnya kepada KABAR NASIONAL (3/8).
Firdaus mengatakan kenaikan harga gas disebabkan oleh pencabutan subsidi, hal ini merupakan salah satu solusi dari sekian banyak solusi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan energi di negeri ini. Pemerintah tampaknya masih belum mampu mengelola paradoks antara kebutuhan dan percepatan pembangunan.
Firdaus memaparkan persoalan bukan karena subsidi tidak tepat sasaran tapi memang merupakan program pemerintah untuk menyempurnakan liberalisasi Migas dari sektor hulu dan hilir, di sektor hulu liberalisasi ini sudah berhasil dengan dikuasainya tambang BBM oleh asing dan swasta dengan hasil 87% tambang migas dikuasai swasta, sedangkan di sektor hilir masih terhambat karena adanya subsidi BBM.
Firdaus menambahkan “Karena itulah perlahan, tapi pasti pemerintah berupaya untuk menyerahkan harga gas ini ke mekanisme pasar sesuai dengan kebijakan liberalisasi. Agar kebijakan pengurangan subsidi ini kelihatan pro rakyat miskin, Pemerintah menggunakan alasan: subsidi tidak tepat sasaran karena sebagian besar subsidi dinikmati oleh orang-orang kaya. Kita ini harus berdikari kelola kebutuhan gas domestik dengan mekanisme yang benar” Lanjutnya. [kr]
