Waduh! Pembangunan Apartemen Buruh yang Diresmikan Jokowi Ditolak Warga
Opini Bangsa - Pembangunan apartemen atau hunian vertikal murah bagi buruh pabrik di Kelurahan Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), mendapat protes dari warga Bukit Indah karena dinilai melanggar aturan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Padahal peletakan batu pertama dari pembangunan apartemen Loftvilles City untuk buruh di Tangerang Raya ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 April 2017.
Protes warga tersebut dilakukan secara simbolis dengan pemasangan spanduk penolakan di pintu gerbang gapura perumahan, seperti di RT 1/5, samping jalan RT 4/5, dan lingkungan RW 5. Juru bicara warga Bukit Indah RW 05 Ali Jusmono mengatakan, penolakan ini sudah dilakukan sejak lama.
Bahkan saat diresmikan oleh Jokowi, warga juga tetap melakukan protes ke pengembang. Protes warga itu disampaikan langsung ke PT Bukit Sarua Developmen sejak Desember lalu. Dalam protesnya, warga mengkritisi kajian amdal apartemen.
Meski mendapat protes warga, nyatanya proses pembangunan apartemen itu tetap dilanjutkan. Bahkan, peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan oleh Presiden Jokowi yang dihadiri para menteri.
”Padahal pembangunan apartemen ini telah menyalahi aturan yang ditetapkan, khususnya terkait amdal lingkungan,” kata Ali Jusmono.
Warga yang terkena dampak langsung dari pembangunan itu terdiri atas tiga RT, yakni RT 1, 4, dan RT 5 di lingkungan RW 5. Sejak rencana pembangunan itu dilakukan, para warga juga tidak pernah dilibatkan.
”Mereka memang melakukan sosialisasi, tetapi bukan kepada warga yang terkena dampak pembangunan. Kami sebagai warga belum pernah menandatangani surat persetujuan,” papar Ali Jusmono.
Sebaliknya, pihak apartemen malah minta persetujuan pembangunan dari warga yang rumahnya tidak terkena dampak lingkungan. Kenyataan ini membuat warga merasa ditipu oleh pihak pengembang.
Dalam peta pembangunan apartemen juga disebutkan, pembangunan di sebelah barat tidak ada permukiman. Nyatanya kawasan itu merupakan wilayah padat penduduk sejak 1983.
Jarak lahan yang dibangun dengan rumah warga hanya 12 meter. Bahkan, di RT lain ada yang batasnya hanya tembok.
”Presiden Jokowi pernah mengatakan, setiap pembangunan apartemen harus memiliki amdal lingkungan dari warga sekitar. Tanpa amdal lingkungan, pembangunan apartemen harus segera dihentikan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT Bukit Sarua Developmen Eka Novan mengaku proses pembangunan apartemen Loftvilles City telah sesuai aturan yang berlaku dan telah mendapat dukungan 90% warga.
”Perlu diketahui bahwa 90% warga mendukung pembangunan apartemen ini. Karena itu, pembangunan akan tetap berjalan. Apalagi penjualannya sudah mencapai angka 60%,” katanya.
Warga yang menolak adanya pembangunan itu hanya sebagian kecil. Hal ini dirasa sangat wajar, sebagai dampak dari suatu pembangunan. Dia bahkan melihat protes itu sangat aneh.
”Kami sudah sering sosialisasikan kepada warga. Jadi, kayaknya ini mengada-ada ya. Lagipula, di spanduk penolakan itu tidak ada nama apartemen dan dari RW mana yang menolaknya,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku sangat mematuhi aturan yang ada, terutama terkait dengan amdal. Tanpa adanya amdal tersebut, pihaknya tidak akan memulai proses pembangunan apartemen.
”Agustus ini pembangunan akan dilakukan ketika izin sudah keluar. Yang dibangun dua tower awal untuk middle class, yang diresmikan Jokowi masih dalam tahap pembuatan desain,” papar Eka Novan.
Anggota DPRD Tangsel Sukarya mendesak Dinas Lingkungan Hidup segera mengecek ke lapangan dan menjembatani warga yang protes akibat terdampak pembangunan apartemen Loftvilles City. ”Jangan hanya menandatangani dokumen amdal di atas meja, tapi tidak melihat ke lokasi,” tandasnya. [opinibangsa.id / okz]
