Setidaknya hal itu tersirat dari penolakan Menkopolhukam Wiranto terhadap keinginan Rizieq Shihab supaya Presiden Jokowi mengeluarkan abolisi. Terlebih, dalam penolakan ini Wiranto menyebut bahwa kedudukan pemerintah tidak setara dengan Rizieq.
Menurut pengamat politik Muchtar Effendi Harahap, penolakan itu menunjukkan bahwa pemerintah menyepelekan Rizieq sebagai orang yang memiliki kekuatan massa besar serta jaringan yang cukup kuat.
"Karena itu, kondisi massa dan jaringan Habib Rizieq tidak menjadi penyumbang bagi Presiden Jokowi untuk menerbitkan kebijakan abolisi," kata Muchtar seperti diberitakan RMOLJakarta, Kamis (6/7).
Lagi pula, lanjut Muchtar, abolisi juga harus mendapat pertimbangan DPR. Sementara, DPR sendiri belum pernah membicarakan gagasan abolisi ini.
"Artinya Presiden Jokowi belum menganggap kekuatan Habib Rizieq ini bisa menganggu berjalannya pemerintahan. Berbeda misalnya bila Habib Rizieq memimpin pemberontakan seperti GAM atau PRRI Permesta," pungkasnya. (rmol)
