Mulai 2018, Pemerintah Cabut Subsidi Pupuk
Opini Bangsa - Asisten Deputi (Asdep) Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi II Kementerian BUMN, Purnomo melakukan kunjungan kerja ke PT. Petrokimia Gresik (PG). Rombongan disambut Direktur Teknik & Pengembangan (Dirtekbang) PG, Arif Fauzan beserta jajaran di Wisma Kebomas, kemarin.
Asdep mengungkapkan, kehadirannya ke PG merupakan kunjungan perdana ke anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (PI). Dalam sambutannya, Asdep juga mengingatkan kepada PG, jika pemerintah mulai tahun 2018 akan mencabut subsidi pupuk.
“Hal lain yang perlu diperhatikan dan disikapi adalah kebijakan pemerintah mulai tahun depan, subsidi pupuk akan dicabut. Kebijakan ini merupakan tantangan tersendiri, karena tingginya harga gas menjadikan Harga Pokok Produksi (HPP) produsen pupuk di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual internasional,” ujar Asdep yang juga mengaku pernah mendaftar sebagai karyawan PG tahun 1990, namun gagal.
Menurutnya, rencana kebijakan itu harus segera disikapi untuk mencari jalan keluar. Jangan sampai PG tidak bisa menjual hasil produksinya. Selain itu, kunjungan Asdep ke PG kali ini juga terkait hasil temuan lapangan di Merauke. Ia mengungkapkan, ada dua hal yang menarik di Merauke. Pertama terkait Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dimana pemenuhan pupuk di Merauke salah satunya dilakukan PG.
Di Merauke , jumlah RDKK mencapai 34 ribu ton, tapi oleh Kementerian hanya disetujui 7.900 ton. Jadi ada kekurangan cukup banyak. Hasil diskusi dengan Pemkab setempat, mereka sangat berharap PG bisa memenuhi kekurangan itu, walaupun dengan pupuk komersial.
“Dari mereka tidak ada kendala menggunakan pupuk komersial meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan subsidi. Tapi dari kalkulasi petani menyebutkan lebih menguntungkan menggunakan pupuk komersial, daripada tidak ada pupuk. Menggunakan pupuk komersial, produktivitasnya akan naik,” terangnya.
Asdep mengaku sudah berkomunikasi dengan Dirut PI, Aas Asikin Idat agar bisa mengisi peluang tersebut. Selain itu, Asdep mengungkapkan, datangnya pupuk di Merauke selalu bertepatan dengan musim panen. Jadi ketika pupuk dibutuhkan, barangnya tidak ada, dan sebaliknya.
Kunjungan Asdep ke Merauke juga dalam rangka tanam padi perdana. Dari laporan yang diterima, pada saat tanam, benihnya belum terdistribusi di Merauke, tapi masih ada di Gresik. “Di samping semua itu, saya juga ingin mengetahui perkembangan proyek Amurea II,” jelas Asdep.
Sementara itu, Dirtekbang PG, Arif Fauzan saat berdiskusi menyampaikan, Merauke merupakan poject yang diinisiasi oleh PI untuk percobaan padi. PG mendapat tugas penyediaan benih padi, Phonska dan Pestisida. Sedangkan Urea dipenuhi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Pelaksana atau eksekutor lapangan adalah PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP).
Saat kunjungan Asdep ke PG, disampaikan Dirtekbang, benih sudah terkirim di Merauke sebanyak 250 kilogram, bertahap akan dikirim lagi sampai memenuhi kebutuhan yaitu 1,2 ton. Sedangkan terkait RDKK dengan pemenuhan pupuk memang njomplang. Di Merauke ada selisih sekitar 23.100 ribu ton. “Kami di tahun 2016 kemarin sudah meluncurkan pupuk komersial Phonska Plus. Ini untuk mewadahi jika terjadi kekurangan pupuk,” ujar Dirtekbang.
Setelah launching bulan September 2016, serapan pasar terhadap pupuk NPK Phonska Plus sangat tinggi, meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan pupuk subsidi. Kendalanya, PG hanya memiliki kapasitas produksi 2,6 juta ton per tahun untuk NPK. Sedangkan Pemerintah tahun ini memberikan tugas Public Service Obligation (PSO) kepada PG sebanyak 2,2 juta ton NPK. Jadi kapasitas produksi NPK komersial tersisa 400 ribu ton. Ini akan mengisi pasar yang belum masuk RDKK dan perkebunan.
Terkait pencabutan pupuk subsidi di tahun 2018, Dirtekbang mengaku telah mendapat arahan dari PI. NPK Phonska Plus juga disiapkan untuk menghadapi pencabutan subsidi pupuk. “PG sengaja membuat NPK Phonska Plus sekarang, karena perkenalan dengan petani membutuhkan waktu. Dengan penambahan Zn (Zinc) pada NPK Phonska Plus, bisa meningkatkan produktivitas sebanyak 7 persen Gabah Kering Panen,” jelas Dirtekbang.
PG juga terus mengembangkan outlate Petromart. Saat ini PG memiliki tiga Petromart. Dan tahun 2017 ini akan disiapkan konsep Franchise. Harapannya kabupaten/kota yang berpotensi harus memiliki Petromart. “Kami tidak akan mengambil untung dari Franchise-nya, tapi bagaimana produk kami bisa terjual,” terang Dirtekbang.
Sedangkan untuk perkembangan Amurea II saat ini sudah mencapai 85,8 persen. Tahun ini diharapkan selesai. Untuk produksi Urea di PG sekarang hanya 450 ribu ton setahun, cuma bisa memenuhi 7 kabupaten/kota di Jawa Timur. Jika PG pabrik Amurea II berjalan, makan HPP Urea PG bisa jauh lebih kecil. Selama ini PG masih membeli Amoniak yang menjadi bahan baku Urea dari Pusri dan Pupuk Kaltim. [opinibangsa.id / gnc]
