Yogyakarta| Media Oposisi- Mahasiswa Yogyakarta kembali bersuara, mahasiswa dua kampus ternama di Yogyakarta yaitu dari Univesitas Gajah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta bersuara mengkritisi kebijakan Joko Widodo (Jokowi).
[Rilis Aksi Sambut Jokowi]
Oleh Keluarga Mahasiswa UGM dan BEM KM UNY
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Kunjungan kerja Jokowi ke Yogyakarta selama dua hari ini harus kita jadikan momentum untuk mengingatkannya dengan rangkaian gerbong masalah bangsa. Mahasiswa sebagai kaum terdidik harus memastikan dirinya terlibat secara aktif mengkritisi segala kebijakan negara yang dinilai bertentangan dengan kehendak rakyat dan ketentuan konstitusi.
Proses itu tidak lain dilakukan dengan banyak cara. Berbagai macam kajian empiris, diskusi terbuka dan aksi massa akan kami tempuh guna memperbaiki kondisi negeri. Selain daripada itu, pertemuan langsung dengan Jokowi sebapai Presiden Republik Indonesia dinilai mampu mereduksi adanya kesenjangan informasi, sehingga apa yang disampaikan oleh mahasiswa terkait persoalan bangsa bisa segera dieksekusi. Inilah hadirnya kami untuk menjernihkan nalar publik.
Oleh karena itu, pada hari Sabtu (22/7), kami segenap mahasiswa yang tergabung dalam KM UGM dan BEM KM UNY melakukan aksi massa dengan mengangkat beberapa isu antara lain:
1. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
Kami menantikan sikap tegas Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi dengan memperkuat KPK sebagai lembaga sampiran negara yang independen; temukan pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan; tangkap dan adili koruptor.
2. Stabilitas Ekonomi Rakyat
Menjamin ketersedian dan keterjangkauan harga sembako; bahan bakar minyak (BBM) premium; memastikan pengalihan subsidi tarif dasar listrik dan BBM tepat guna kepada upaya peningkatan elektrifikasi nasional.
3. Represifitas pemerintah dan ancaman terhadap demokrasi
Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas dinilai menjadi ancaman bagi demokrasi. Presiden harus menjelaskan hal genting apa yang membuat Perppu itu dibuat. Apabila tidak, maka kami menuntut untuk dicabut.
4. Jaminan Pendidikan Nasional yang terjangkau, berkualitas, ilmiah dan kerakyatan
Dalam pendidikan tinggi, kami ingin agar dibuatkan kebijakan secara nasional terkait Uang Kuliat Tunggal (UKT) di atas semester 8; peningkatan anggaran pendidikan dan kebebasan akademik. Untuk pendidikan dasar menengah, kami menolak sistem full day school dan rayonisasi dalam penerimaah siswa baru.
Namun, jalan yang ditempuh melalui aksi massa oleh puluhan mahasiswa ini mendapat tentangan dari aparat keamanan.
Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, Presiden Mahasiswa UGM menyampaikan, “Pemerintah Jokowi tidak mau mendengarkan suara mahasiswa. Mahasiswa hadir membawa persoalan yang dekat dan menjadi keresahan rakyat. Namun, aspirasi yang disuarakan di kampus sendiri justru mendapatkan tindakan represif dari pihak kepolisian. Di mana kebebasan akademik kalau suara dibungkam?”.
Mahasiswa melakukan orasi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan mahasiswa.
Sebagai penutup, Alfath menyampaikan, “kami akan terus memihak dan memperjuangkan rakyat. Itulah pertanggungjawab ilmu pengetahuan kami kepada bangsa.
Kontak: 089654541541 (Alfath) atau 081290195380 (Retas)
