KABARNASIONAL.INFO, JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yati Andriyani menuding Menko Polhukam Wiranto sebagai aktor di balik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Perppu Ormas itu kini menuai kritik dari berbagai kelompok. Yati menegaskan, KontraS juga menolak Perppu Ormas lantaran proses pembentukan dan substansinya tidak tepat, selain karena kebijakan itu diterbitkan oleh Wiranto.
Dia mengatakan, sejak Wiranto bergabung pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Yati berpendapat, Wiranto sedang berusaha melepas tanggung jawabnya dalam kasus pelanggaran HAM.
"Aktor yang terlibat Menko Polhukam. Semenjak Wiranto dipilih sebagai Menko Polhukam banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap HAM bahkan menjadikannya sebagai cara Wiranto cuci tangan dari kejahatan pelanggaran HAM masa lalu," kata Yati di kantor KontraS kemarin.
Selain menerbitkan Perppu Ormas, Yati menyebut gagasan kebijakan Wiranto yang berpotensi memangkas pengusutan kasus HAM adalah wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional. Lembaga ini diragukan dapat menyelesaikan konflik masa lalu.
"Mulai dari DKN hingga sekarang meng-endorse satu perppu yang jauh dari nilai-nilai demokrasi dan HAM, sehingga kami minta presiden untuk mengkoreksinya," ujarnya.
KontraS pun juga secara tegas meminta agar Wiranto diberhentikan dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Desakan itu diutarakan lembaga tersebut sejak Wiranto menjabat Menko Polhukam.
(cnn)
