Umatuna.com, JAKARTA - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno ke-15 dengan membahas ancaman Indonesia, yaitu ancaman paham komunisme dan ancaman ketidakadilan hukum.
Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, ada beberapa solusi untuk mencegah kedua ancaman itu hidup di masyarakat Indonesia. Di antaranya melakukan penyadaran, bisa melalui pendidikan.
"Ada kewajiban ormas Islam melakukan penyadaran dengan memperkuat landasan Islam yang baik lewat pendidikan, maupun lewat kegiatan keagamaan seperti wisata ziarah," kata Din Syamsuddin di Kantor MUI Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (22/2/2017).
Selain itu, ada pula menjaga perubahan struktural dan itu tuga pemerintah serta partai politik karena MUI sifatnya hanya mendesak pemerintah. "Jangan lupa Tap MPR Nomor 25 Tahun 1966 soal PKI belum diubah, itu jangan sampai diabaikan," ujar Din Syamsuddin. (sindonews)
Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, ada beberapa solusi untuk mencegah kedua ancaman itu hidup di masyarakat Indonesia. Di antaranya melakukan penyadaran, bisa melalui pendidikan.
"Ada kewajiban ormas Islam melakukan penyadaran dengan memperkuat landasan Islam yang baik lewat pendidikan, maupun lewat kegiatan keagamaan seperti wisata ziarah," kata Din Syamsuddin di Kantor MUI Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (22/2/2017).
Selain itu, ada pula menjaga perubahan struktural dan itu tuga pemerintah serta partai politik karena MUI sifatnya hanya mendesak pemerintah. "Jangan lupa Tap MPR Nomor 25 Tahun 1966 soal PKI belum diubah, itu jangan sampai diabaikan," ujar Din Syamsuddin. (sindonews)