"Itu sudah bisa diramalkan dalam banyak peristiwa dan sebagainya. Ini seperti hukum sebab-akibat. Harusnya pihak Kepolisian jangan sibuk dengan persepsi, harusnya melakukan penegakan hukum sebaik-baiknya," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 5 Juni 2017.
Sebab lain munculnya persekusi, ia melanjutkan, juga karena pihak yang dianggap kritis pada pemerintah dan melakukan laporan hukum tapi tak dieksekusi laporannya.
"Laporan saya saja tidak jelas yang baca di Facebook, atau Twitter yang di Surabaya. Sampai hari ini enggak jelas, tidak ada perkembangannya laporannya. Padahal, saya Wakil Ketua DPR. Apalagi rakyat itu tidak jelas laporannya," kata Fadli.
Menurutnya, persekusi ini menjadi hukum alam. Kalau hukum tidak berjalan, maka pasti orang mencari jalan keadilan sendiri. Apalagi, kriminalisasi terhadap ulama sudah semakin keterlaluan dan dianggap tidak berimbang dengan apa yang dilaporkan.
"Sebaliknya pada kepentingan yang berbeda, sehingga ada anggapan, saya termasuk yang berpendapat rezim ini adalah Islamophobia, anti terhadap Islam. Menurut saya terhadap ulama, atau gagal memahami, setidaknya itu," kata Fadli.
Ia menuding penegak hukum tebang pilih dan tidak berjalan sesuai norma hukum. Sehingga, tidak ada keadilan. Dia menyebutkan, penegakan hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. (viva)
