Pemerhati kontra terorisme, Harits Abu Ulya, menilai penyelesaian kasus 'terorisme' di Poso seperti jalan yang tidak berujung. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi akan digelarnya kembali operasi Maleo IV untuk memburu Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso oleh aparat gabungan TNI Polri. Operasi tersebut rencananya akan digelar pekan ini.
"Mencermati dengan teliti jalan penyelesaian Poso kita seperti melihat jalan tidak berujung. Artinya tidak ada solusi tuntas terukur yang di gelar," kata Harits kepada Jurnalislam, Selasa (10/11/2015).
Menurutnya, semua pihak berharap Poso segera damai dan tidak ada lagi operasi maleo-maleo berikutnya.
"Ini operasi Camar Maleo yang ke 4. Dan menurut pendapat saya kemampuan pemerintah melalui aparat Polisi dan TNI untuk menormalisasi keamanan Poso diuji dan operasi kali ini menjadi parameter keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan problem yang menaun ini," terangnya.
Harits juga berharap Poso tidak lagi menjadi panggung permainan untuk kepentingan-kepentingan oportunis baik oleh orang lokal Poso maupun dari luar Poso. Karena menurutnya, BIN sudah mengetahui peta kekuatan kelompok Santoso.
"Sejak awal baik intelijen Polri maupun organ intelijen militer dan BIN mengetahui peta dan kekuatan kelompok sipil bersenjata yang ada di Poso. Namun operasi demi operasi juga tidak berujung tuntasnya masalah, bahkan justru melahirkan masalah baru," cetusnya.
Digelarnya operasi Camar Maleo 4, dinilai Harits sebagai bentuk adanya tarik ulur kepentingan para aktor penentu kebijakan di pihak pemerintah.
"Harusnya tidak perlu berlarut-larut dengan menggelar operasi kesekian kalinya yang berdampak lahirnya sikon yang tidak kondusif bagi kehidupan agama, sosial ekonomi dan budaya masyarakat Poso," ujar Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) itu.
Jika pemerintah serius, Harits menyarankan, bisa saja presiden bersama parlemen membuat keputusan politik yang relevan. Misalnya, mengirim pasukan Raider TNI atau yang punya kemampuan gerilya.
"Karena yang dihadapi mereka adalah orang sipil bersenjata dengan taktik gerilya. Dan perlu dicatat, bahwa kekuatan real kelompok Mujahidin Indonesia Timur tidaklah sebesar yang diberitakan oleh media," ungkapnya.
Harits menambahkan, untuk menyelesaikan kasus Poso butuh sentuhan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah pusat dengan mengedepankan persuasif dan humanisme daripada pendekatan senjata.
"Jangan lupa bahwa mereka yang diburu adalah WNI, sikap perlawanannya dilatarbelakangi kompleksitas persoalan termasuk residu konflik masa lalu yang tidak tuntas hingga sekarang," ujarnya
Harits berharap Poso tidak lagi menjadi panggung sandiwara dengan judul terorisme Poso. "Masyarakat Poso sudah sangat lelah didera persoalan ini yang tidak kunjung beres mendapatkan solusi tuntas dan manusiawi," pungkasnya. (Jurnalislam/dakwahmedia)
